Biografi Nur Mahmudi Ismail

Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, Msc. (lahir di Kediri, 11 November 1961; umur 51 tahun) adalah seorang ilmuwan pangan dan politikus Indonesia dari Partai Keadilan (kini Partai Keadilan Sejahtera). Ia menjabat sebagai wali kota Depok periode 2005-2010 sejak 26 Januari 2006, berpasangan dengan Yuyun Wirasaputra. Pada Pilkada Depok 2010 maju mencalonkan kembali sebagai Calon Walikota Depok dengan no urut 3 bersama Sekretaris MUI Depok yaitu KH.Dr Idris Abdus Shomad MA.

Pendidikan

Program S3 Phd Science Food and Science Technology Texas A & M University
Program S2 Master Science Food and Science Technology Texas A & M University
Program S1 Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor - Jawa Barat

Keanggotaan Organisasi Profesi

1995 – Sekarang : Persatuan Insinyur Indonesia
1994 – Sekarang : Texas A & M University Former Student Association
1991 – 1999 : Poultry Science Association, U.S.A.
1989 – 1999 : Institute of Food Technologists, U.S.A.
1985 – Sekarang : Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia
1984 – Sekarang : Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor

Keanggotaan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan

2001 – Sekarang : Pendiri dan Pembina pada PSDA WATCH
1996 – Sekarang : Pendiri dan Pembina pada Institute for Science and Technology Studies (ISTECS).
1998 – 2000 : Pendiri dan Presiden Partai Keadilan
1997 – 1999 : Anggota Komisi Fatwa, MAJELIS ULAMA INDONESIA, PUSAT – JAKARTA.

Walikota Depok

Saat ini ia terpilih menjadi Walikota Depok untuk yang keduakalinya yaitu untuk periode 2010 s.d. 2015. Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan Nur Mahmudi Ismail sebagai Walikota Depok dan Idris Abdul Somad sebagai wakil Walikota. Menurut MK, tindakan pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan oleh pemohon Badrul Kamal- Supriyanto tidak memengaruhi hasil Pemilukada secara menyeluruh.
Karier

Awalnya ia adalah seorang ilmuwan dalam bidang pangan dan dosen. Setelah Partai Keadilan didirikan pada tahun 1998, iapun menjadi presiden pertama partai tersebut. Saat ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000, ia melepaskan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan agar tidak ada jabatan rangkap. Jabatannya sebagai menteri tidak bertahan lama karena ia lalu dicopot oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena perbedaan visi.

Pasangan Nur Mahmudi-Yuyun sebenarnya telah memenangi pemilu wali kota yang dilaksanakan pada 26 Juni 2005 dengan perolehan suara sebesar 43,9% dan ditetapkan sebagai pemenang oleh KPUD Depok pada 6 Juli 2005, namun lawannya, pasangan Badrul Kamal dan Syihabuddin Achmad kemudian mengajukan gugatan terhadap hasil tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan hasilnya, pasangan Badrul/Syihabudin dinyatakan sebagai pemenang.

Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Agung (MA), di mana oleh Ketua MA, Bagir Manan ditegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah final. KPUD Depok lalu mengajukan Peninjauan Kembali kepada MA, dan pada 16 Desember 2005, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemenang pemilu adalah pasangan Nur Mahmudi-Yuyun.

Biografi Mohamad Prakosa

Mohamad Prakosa (lahir di Yogyakarta, 4 Maret 1960; umur 52 tahun) adalah Menteri Kehutanan pada Kabinet Gotong Royong. Ia adalah lulusan tahun 1982 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar doktor di bidang Resource Economics and Policy dari University of California, Amerika Serikat pada tahun 1994. Prakosa dikenal juga sebagai politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Karier

1999: Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP
1999-2000: Menteri Pertanian Kabinet Persatuan Nasional
2001-2004: Menteri Kehutanan Kabinet Gotong Royong
2009-2014: Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP

---

Sebelum diangkat menjadi menteri, tidak banyak orang mengenal namanya. Kiprahnya di tengah masyarakat belum banyak terdengar. Ia memang menteri yang dinilai para pengamat paling beruntung berkat kedekatannya dengan Megawati Soekarnoputri. Ia dipercaya mempimpin Departemen Kehutanan Kabinet Gotong-Royong setelah sempat menjabat Menteri Pertanian Kabinet Persatuan.

Tidak banyak orang seberuntung Mohamad Prakosa. Ia diangkat menjadi Menteri Pertanian Kabinet Persatuan karena kedekatannya dengan Megawati. Ia memang salah seorang anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP sebelum diangkat menjadi menteri. Suami dari Ir Sri Agustini ini memiliki anak kembar, Nurul Anjalna dan Ahmad Eka Perkasa (16), serta Ahmad Rangga Buana (9).

Selama menjabat Menteri Pertanian, ia sudah berusaha dengan semampunya untuk bisa berperan mengatasi kerawanan pangan yang terjadi ketika itu. Tapi tetap saja banyak orang tidak terlalu berharap. Sampai akhirnya ia diberhentikan oleh Gus Dur dari jabatan Menteri Pertanian pada 26 Agustus 2000.

Pemberhentiannya itu tidak banyak dipersoalkan oleh masyarakat terutama PDIP sendiri. Tapi ia bernasib baik. Ketika Gus Dur dijatuhkan dari kursi presiden dalam Sidang Istimewa MPR 2001 dan digantikan Megawati Sukarnoputri, Prakosa menegakkan wibawa kembali. Secara mengagum-kan, ia pun diangkat menjadi Menteri Kehutanan Kabinet Gotong-Royong.

Sesungguhnya pengangkatannya sebagai Menteri Kehutanan sesuai dengan latarbelakang pendidikannya. Sebab ia lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Namun orang tetap melihat bahwa kalau bukan karena Megawati ia hampir tidak mungkin menjadi menteri. Padahal, Megawati mempercayainya pastilah tidak sekadar hanya karena kedekatan.

Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan, ia pun pernah menjabat Wakil Kepala Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) di Jakarta. Pria kelahiran Yogyakarta, 4 Maret 1960, ini terakhir juga aktif di Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PDI Perjuangan.

Anggapan seperti ini tentulah menjadi tantangan bagi Prakosa. Ia pun berupaya membuktikan bahwa ia mampu meningkatkan kinerja Departemen Kehutanan yang dipimpinnya. Jika upayanya berhasil, tidak heran bila nanti banyak orang akan mengacungkan jempol kepadanya.

Salah satu problem yang dihadapi departemen ini adalah ekspor illegal kayu bulat (log). Prakosa sendiri mengatakan, setidak-tidaknya setiap tahun tercatat 10 juta m3 kayu bulat (log) diekspor secara ilegal sehingga menimbulkan kerugian devisa nasional yang sangat besar. Tidak hanya kerugian material saja, tapi juga kerugian lingkungan hidup.

Menurut Prakosa, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait merupakan salah satu penyebab, mengapa masih banyak terjadi penyelundupan kayu bulat ilegal di samping pula mental aparat Departemen Kehutanan ataupun unsur keamanan lainnya yang masih rendah.

Namun demikian, ia menegaskan, saat ini pihaknya secara tegas akan menindak siapa saja yang terlibat penyelundupan kayu, baik itu perusahaan swasta, aparat pemerintahan maupun rakyat. Ia pun mengimbau masyarakat yang mempunyai data akurat atau laporan mengenai adanya penyelundupan kayu log, supaya melaporkan langsung ke Dephut. "Pasti akan ditindaklanjuti untuk diperiksa," tegasnya.

Lebih daripada itu, Prakosa mengharapkan Indonesia di masa mendatang mampu berperan sebagai pionir atau pelopor bagi upaya penghapusan praktik perdagangan kayu-kayu ilegal di dunia. Sehubungan dengan itu, menurut Prakosa, pemerintah akan melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya membendung perdagangan kayu-kayu ilegal yang dimasukkan dari Indonesia.

Sementara mengenai dana reboisasi (DR), Prakosa pada Raker dengan Komisi III DPR (18/06/02) mengatakan Departemen Kehutanan tahun 2003 berharap dapat menerima pemasukan dari Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp 810 milyar. Dan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), sebesar Rp 370 milyar. Sementara dari penjualan dokumen lelang, sewa rumah dinas dan gedung, pendapatan dari jasa lembaga keuangan, penerimaan ganti rugi, maupun penjualan aset, Departemen kehutanan berharap memperoleh penerimaan Rp 1,4 milyar.

Dibandingkan penerimaan tahun 2002 yang mencapai Rp3 trilyun, menurut Prakosa, penerimaan tahun ini turun sebesar 60,94 persen. Penurunan itu terjadi karena penerapan kebijakan "soft landing" dengan menurunkan jumlah tebangan secara bertahap.

Menurut Prakosa kebijakan itu dipandang sangat penting untuk mengurangi tekanan terhadap hutan alam yang tersisa, mendukung pemulihan kembali hutan alam yang rusak, dan mewujudkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari.

Sentralistik

Dalam menjalankan kebijakan kehutanan, Prakosa menegaskan tidak ada yang bersifat sentralistik dan bertentangan dengan semangat Otonomi Daerah. Hal itu dikemukakannya sehubungan dengan adanya keluhan bahwa ia menjalankan kebijakan yang sentralistik.

Sebab, dalam salah satu butir lima program prioritas Dephut terdapat butir penguatan desentralisasi yang diharapkan seiring dengan semangat Otonomi Daerah. Disebutkannya, dari enam perizinan yang diatur dalam PP No.34/2002, lima kewenangan pemberian izin di antaranya dilimpahkan ke Gubernur atau Bupati/Walikota.

Sementara itu, hanya satu izin yang kewenangannya masih ada di tangan Menhut yakni Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman. "Kewenangan itupun tetap melalui rekomendasi Gubernur dan Bupati," tambah Prakosa.

Dikatakannya, wewenang atas pemberian izin yang berada di tangah Menhut itu hanya bersifat sementara untuk menghindari semakin parahnya kerusakan hutan akibat lemahnya kontrol di lapangan atas pemberian izin pemanfaatan kayu yang marak akhir-akhir ini.

Mengenai penerbitan izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang menurut PP No.34/2002 menjadi wewenang Menhut, namun pelaksanaan pengesahannya telah dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi sesuai dengan SK Menhut No.6652/Kpts-II/2002 tentang Penugasan Penilaian dan Pengesahan RKT dari IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman.

Sementara mengenai asap dan kebakaran hutan, Prakosa menegaskan bahwa ia selalu memonitor perkembangan titik api setiap hari dari hasil monitoring satelit NOAA yang ada di Departemen Kehutanan. Meskipun demikian, ia mengakui sangat sulit untuk mengetahui secara tepat penyebab kebakaran hutan, sehingga hal itu ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan.

Data titik api harian selalu disampaikan kepada dinas kehutanan propinsi dan kabupaten melalui e-mail, sehingga perkembangan titik api dapat diketahui setiap saat. Untuk menanggulangi kebakaran hutan telah dibentuk Brigade Penanggulan Kebakaran (BPK) yang sementara ini diprioritaskan di Riau, Sumatra Utara, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. BPK itu dilengkapi dengan peralatan yang lebih lengkap dan personal sebanyak 1.080 orang.

Biografi Bungaran Saragih

Prof. Dr. Bungaran Saragih (lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 17 April 1945; umur 67 tahun) adalah Menteri Pertanian pada Kabinet Gotong Royong. Ia lulus S1 pada tahun 1971 dari Institut Pertanian Bogor dan meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari North Carolina State University, Amerika Serikat pada tahun 1980.

Ketika di Kabinet Persatuan Nasional

Hal pertama yang ia lakukan setelah menjabat Menteri Pertanian adalah merumuskan visi dan misi serta program dan kebijakan. Setelah itu masuk pada tahap implementasi. Dalam hal ini, ia melakukan tiga hal: Pertama "memadamkan kebakaran" yaitu persoalan yang mendesak kalau tidak akan berdampak jelek; Kedua meletakkan fondasi untuk bisa melakukan pekerjaan yang lain, Ketiga adalah belajar terus dan berbuat lebih baik.

Yang dimaksud dengan memadamkan kebakaran itu melakukan tindakan mengamankan distribusi dan penyediaan pangan. "Kita berusaha supaya harga tidak bergejolak. Kita melakukan itu dengan memanfaatkan mekanisme pasar dan mengatur supaya produksi, distribusi, dan konsumsi berjalan satu sama lain sehingga tidak ada gejolak harga yang mencemaskan," kata alumni S1 IPB (1977) ini.

Kemudian ia berupaya memadamkan kebakaran yang lain yaitu soal harga dasar gabah. Ia berupaya menciptakan mekanisme harga, memelihara harga dasar dan membuat harga pasar tidak jauh berbeda dengan harga pasar.

Saat terjadi pergantian Presiden dari Gus Dur ke Megawati Sukarnoputri, ia tetap dipertahankan pada jabatan memimpin Departemen Pertanian. Sehingga pantas ia bersyukur, karena ada kontinuitas dan konsistensi apa yang yang sudah ia pikirkan hingga sampai 2004.

Ia ingin mewujudkan impiannya mendorong sektor pertanian menjadi lokomotif peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Menurutnya, selama ini sektor pertanian terutama agrobisnis kurang maju sebab tidak mendapat dukungan dari perbankan. Padahal, sektor pertanian terbukti mampu bertahan ketika Indonesia dalam kondisi krisis ekonomi.

Maka untuk memperkuat sektor pertanian, khususnya agrobisnis, saat berdialog dengan kalangan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan UKM, di Semarang, tahun 2003 lalu, ia mengatakan perlu ada kredit usaha kecil menengah (UKM) khusus untuk agrobisnis. Tentu dengan bunga rendah untuk memajukan sektor agrobisnis.

Ia yakin di Indonesia, agrobisnis bisa jadi bidang yang strategis, karena bisa menimbulkan pertumbuhan (ekonomi). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan Indonesia tahun 2002 sebesar 3,5 persen. Pertanian tumbuh 3,8 persen, industri pengolahan hasil pertanian tumbuh 3,6 persen. Ini menunjukkan bahwa agrobisnis nasional pertumbuhannya lebih besar daripada pertumbuhan nasional.

Menurutnya, pemerintah sendiri selama ini kurang mendukung pengembangan sektor pertanian. Buktinya, alokasi dana untuk sektor pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2002 hanya sebesar Rp 2,2 trilyun. Dunia perbankan juga tidak mendukung karena dengan bunga perbankan 18 persen sangat memberatkan petani.

Kondisi ini sangat berbeda dengan Thailand. Pertanian di Thailand bisa maju karena perbankan sangat mendukung. Bunga perbankan untuk petani hanya 1 persen. Begitu pula di Cina 2 persen, di Australia 3 persen sampai 4 persen. Bila dilihat 15 tahun lalu, pertanian di Thailand tidak terkenal, sekarang mereka mampu menjadi produsen kopi robusta terbesar di dunia. Itu karena dukungan perbankan. Sementara di Indonesia bunganya 18 persen. "Bagaimana sektor agrobisnis mau maju," katanya.

Sektor pertanian di Indonesia, masih bersifat self financing. Kalaupun ada pengusaha yang bisa maju dengan usaha agrobisnisnya, bukan karena bantuan perbankan. Mereka bisa maju karena mereka punya modal sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika perkembangan sektor agrobisnis tidak bisa optimal.

Pria bergaya hidup sederhana ini menandaskan, dalam 5-6 tahun ke depan sektor pertanian bisa menjadi penggerak perekonomian. Untuk menggerakkan pertumbuhan di sektor pertanian, perlu bantuan perbankan dalam hal ini melalui mekanisme kredit UKM. Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan kepada Menko Kesra Jusuf Kalla mengalokasikan UKM sebesar Rp 4 trilyun untuk sektor agrobisnis.

Kredit itu bukan hanya untuk kepentingan bercocok tanam, tetapi juga usaha pertanian lainnya, seperti budidaya bunga, pengolahannya, transportasinya. "Kalau UKM agrobisnis bisa kita kembangkan, pasti luar biasa," ujarnya optimis.

Biografi Muhammad Jusuf Kalla

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; umur 70 tahun), atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK, adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura.

Awal kehidupan dan karier

Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.

Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 - 1964, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.

Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sembilan orang cucu.

Saat ini, melalui Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014.

Pada tanggal 10 September 2011, Jusuf Kalla mendapat penganugerahan doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar.
Pendidikan

Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1967)
The European Institute of Business Administration, Perancis (1977)

Menjelang Pemilu Presiden 2009

Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, ia ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Partai Golkar sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Dalam perkembangan terakhir, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya. Namun JK dinyatakan kalah dalam quick count (hitung cepat) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei maupun hasil tabulasi Komisi Pemilihan Umum. Dan kini JK menjabat sebagai Ketua PMI dan tidak lagi hidup didunia politik.

Biografi Luhut Binsar Panjaitan

Jendral (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan (lahir di Simargala, Huta Namora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947; umur 64 tahun) adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional angkatan tahun 1970. Sebelum ditunjuk sebagai menteri, Panjaitan bertugas di Kopassus TNI AD dengan jabatan terakhir sebagai Komandan pertama Detasemen 81.

Karier

Kolonel:Komandan Group 3 Kopassus
Brigadir Jenderal:Wakil Komandan Pusat Persenjataan Infanteri
Mayor Jenderal:Komandan Pusat Persenjataan Infanteri
Letnan Jenderal:Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat

Biografi Purnomo Yusgiantoro

Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc., MA., Ph.D. (lahir di Semarang, Jawa Tengah, 16 Juni 1951; umur 61 tahun) beristrikan Sri Murniati Sachro (Anak ke-6 keluarga M. Sachro) adalah Menteri Pertahanan sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2000–2009)

Pendidikan

1. Abiturien SMA Kolese Loyola, Semarang
2. Sarjana Teknik, Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia, 1974
3. MA. Ekonomi, University of Colorado at Boulder Main Campus, Colorado, Amerika Serikat, 1988.
4. MSc., Colorado School of Mines, Golden, Colorado, Amerika Serikat, 1986.
5. Ph.D. Ekonomi Mineral/Sumber Daya Alam, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, Amerika Serikat, 1988.
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXV, Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha, 1992.

Karier
- Guru Besar Ekonomi Unika Atma Jaya di Jakarta (2002) dan Institut Teknologi Bandung (2009)
- Ketua ASEAN Meeting on Economic Ministers (AMEM) on Energy
- Sekretaris Jenderal dan Presiden OPEC, 2004.
- Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP), 2000 - 2002
- Wakil Gubernur Lemhannas, 1998 - 2000.
- Penasehat/Staf Khusus Menteri Pertambangan dan Energi, Kabinet Pembangunan VI, 1993 - 1998.
- Gubernur OPEC, Wina, Austria, 1996 - 1998.
- Ketua Kelompok Kerja II Bidang Pemasaran Dalam dan Luar Negeri, Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP), 1993 - 1998.
- Tim Ahli PAH (Panitia AdHoc) I, Badan Pekerja MPR-RI dalam mempersiapkan GBHN PELITA VII, 1997 - 1998.
- Kelompok Kerja Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas), dalam mempersiapkan GBHN PELITA VII.
- Anggota Panitia Departemen Pertambangan dan Energi, dalam menyusun GBHN Sektor Pertambangan dan Energi PELITA VII.
- Pengajar berbagai kursus kepemimpinan: LEMHANNAS, SESKOGAB, SUSPIM Pertamina dan PLN, SESPANAS, Kursus Atase Pertahanan Dephankam.
- Ketua/Anggota Delegasi RI dalam Pertemuan Multilateral: APEC, UNCTAD, UNDP, ESCAP, OPEC, Produsen-Konsumen, ASEAN,
- Ketua/Anggota Delegasi RI dalam Pertemuan Bilateral: Australia, Jepang, Amerika, Norwegia, Korea Selatan, Taiwan, Kanada.
- Konsultan Domestik/Internasional: Sumber Daya Alam (SDA), Ekonomi Pembangunan dan Manajemen Keuangan.

Publikasi

- Banyak menyampaikan makalah dalam lingkup ekonomi pembangunan, ekonomi mikro, energi dan sumberdaya mineral, energi dan lingkungan hidup,dan pertahanan negara
- Bersama dengan Pengarang lain: Metodologi Ekonomi (sebagai penyunting DR. Syahrir)
- Mengarang buku: Manajemen Keuangan Internasional
- Mengarang buku: Ekonomi Energi: Teori dan Praktek.
- Mengarang buku: Perekonomian Indonesia

Biografi Prijadi Praptosuhardjo

Prijadi Praptosuhardjo lahir di Klaten, Jawa Tengah, Hindia Belanda (kini Indonesia), pada 26 Juni 1939 (umur 73 tahun). Ia sempat menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional.

Diluar dunia politik, Lulusan bidang perikanan dari Institut Pertanian Bogor ini juga dikenal sebagai seorang bankir profesional. Bahkan sebelum ditunjuk menjadi menteri keuangan, ia adalah direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sudah menjabat sejak tahun 1992.

Tidak banyak memang catatan tertulis, bahkan arsip wawancara dari media massa yang bisa saya bagikan untuk menjelaskan secara rinci tentang kehidupan dan sepak terjang beliau di dunia politik tanah air, namun yang pasti nama "Prijadi Praptosuhardjo" akan tetap menjadi salah satu tokoh yang akan dikenal selama bumi pertiwi ini masih ada...