Recep Tayyip Erdogan : 10 Catatan Sejarah Pemerintahan Beliau (Per 2017) - Bagian II

10 Daftar Saya - Sesuai janji, ini dia artikel sambungan dari 10 Catatan Sejarah Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan Bagian 1 yang saya terbitkan beberapa jam yang lalu.


Di artikel sebelumnya sudah saya tulis 6 Catatan terkait Pemerintahan Turki di bawah kepemimpinan Erdogan, baik sejak beliau menjabat sebagai Walikota Istanbul, sampai menjadi Perdana Menteri Turki.

Sebagai kelanjutannya, ini dia 4 Catatan Sejarah semasa beliau menjabat sebagai Perdana Menteri dan Presiden Turki ke-12.

10 Catatan Sejarah Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan - Bagian 2

Langsung ke nomor 7 ya guys, karena nomor 1 sampai 6 ada di artikel sebelumnya.

7. Erdogan Benci Sosial Media namun pernah diselamatkan olehnya

Sebagai kelanjutan skandal korupsi yang menghebohkan Turki di atas, tersebar rekaman audio sebanyak 5 video di Youtube. Video viral ini berisikan pembicaraan Erdogan dengan anaknya pada 17 Desember 2013.

Di dalamnya Erdogan memerintahkan anaknya untuk menyembunyikan uang dalam jumlah yang sangat besar.

Rekaman ini ditanggapi Recep Tayyip Erdogan pada 26 Februari 2014. Beliau menyatakan bahwa telepon beliau telah disadap. Namun ia juga menyebutkan bahwa percakapan tersebut tidak pernah terjadi. Ia menuduh rekaman ini telah di-dubbing, dengan menggabungkan potongan beberapa obrolan beliau di waktu yang berbeda.

Seorang analis – Joshua Marpet – menyebutkan bahwa kemungkinan besar rekaman ini adalah asli, dan kalaupun benar telah dimodifikasi, maka teknologi yang bisa membuat hal tersebut terjadi belum dia ketahui.

Malam di tanggal yang sama, parlemen di bawah kepemimpinan beliau mengeluarkan perintah untuk mem-block sejumlah situs internet dan mengizinkan akses data trafik internet pada pemerintah.

Demonstrasi Terhadap Pemblokiran Twitter, Maret 2014 - Sumber : BBC.com

Pada 20 Maret 2014, Erdogan berpidato dan berjanji akan menutup akses Twitter dan mengancam juga akan menutup akses Facebook. Hanya beberapa jam kemudian DNS Twitter telah di-block, dengan alasan ‘ada 4 perintah pengadilan yang diabaikan oleh Twitter untuk menghapus konten yang melanggar privasi’.

Menurut beberapa pihak, konten yang dimaksud berisikan link ke Video Youtube kontroversial di atas. Sayang, penulis tidak menemukan link video tersebut.

Di hari itu hashtag alias tagar #TwitterisblockedInTurkey langsung menjadi trending topic. Ban ini tidak cukup efektif, karena beberapa hari kemudian graffiti 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 tersebar di beberapa dinding kota Istanbul. Itu adalah alamat Public DNS milik Google yang bisa dipakai untuk tetap bisa meng-akses Twitter.

Pemblokiran Twitter ini dihentikan pada 3 Juni oleh Pengawas Telekomunikasi Turki atas perintah pengadilan.

Meme - Sosial Media Menurut Recep Tayyip Erdogan

Itu bukanlah pemblokiran terakhir dari Erdogan terhadap internet dan sosial media. Tanggal 4 November 2016, beberapa situs seperti Twitter, Facebook, Whatsapp dan Youtube kembali ditutup aksesnya oleh pemerintahan Turki. Dipercaya tindakan ini berhubungan dengan penangkapan 2 wakil pimpinan Partai Oposisi Kurdi (HDP = Partai Demokrasi Masyarakat) beserta 9 anggota parlemen dari partai tersebut. Alasan penangkapan adalah upaya menangkal aksi terorisme.

Tapi uniknya di saat upaya kudeta pada Juli 2016, sosial media adalah salah satu penyelamat beliau. Beberapa kali beliau menggunakan FaceTime, Facebook dan Twitter untuk mengumumkan keberadaan dan keamanan beliau. Twitter pun digunakan misalnya untuk meminta imam di masjid untuk mengumumkan masyarakat sekitar untuk turun ke jalan, menyatakan dukungannya kepada beliau.

FaceTime (aplikasi video & audio milik Apple) juga dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan CNN Turki. Beliau meminta para pendukungnya untuk turun ke jalan dan mengabaikan jam malam yang dikeluarkan oleh para pelaku kudeta.

Hal ini membantu dalam pengalihan perhatian sehingga Erdogan dan tentara yang loyal bisa menyusun strategi untuk menangkal upaya coup tadi.

Bahkan disebut-sebut komunikasi utama antara Erdogan dengan para pembantunya adalah menggunakan Whatsapp di saat kritis tersebut.

Padahal pelaku coup sudah berupaya menguasai kantor berita Turki, namun tidak mempertimbangkan keberadaan teknologi zaman now, yaitu sosial media yang ternyata lebih efisien dalam menyebarkan berita.

8. Upaya Kudeta Yang Gagal

Pada 15 Juli 2016 menjelang pukul 23.00 waktu setempat, faksi di dalam Angkatan Bersenjata Turki berusaha mengambil alih pemerintahan dan menjatuhkan kepemimpinan Erdogan. Faksi ini menamakan dirinya Peace at Home Council (Majelis Perdamaian Tanah Air). Majelis ini diduga dipimpin oleh Kolonel Muharrem Kose.

Massa Turun Ke Jalanan Istanbul Menanggapi Kudeta 15 Juli 2016 - Sumber : TRTWORLD

Saat kudeta terjadi, Erdogan sedang berlibur di Marmaris – barat daya Turki. Pernyataan resmi pertama dilakukan melalui percakapan via FaceTime dengan CNN Turki. Di mana beliau meminta pendukungnya turun ke jalan.

Pukul 4 dinihari tanggal 16 Juli 2016, Erdogan meninggalkan hotel tempatnya berlibur. Tak berapa lama, hotel tersebut diserang oleh 2-3 helikopter. Menurut saksi mata di saat itu juga turun belasan orang bersenjata lengkap dan menyerang hotel ini. Menurut berita 2 polisi tewas dan 8 orang terluka dalam kejadian tersebut.

Recep Tayyip Erdogan menuduh Fethullah Gullen sebagai otak di belakang kudeta ini, dan sekaligus menuduh Amerika Serikat melindungi pemimpin Gullen Movement ini.

Lebih jauh lagi beliau menuduh Kepala Pusat Komando Amerika Serikat – Jenderal Vote sebagai orang yang mendukung kudeta. Tuduhan yang dilayangkan sebagai tanggapan atas pernyataan Jenderal Vote yang menuduh pemerintahan Turki menahan kontak Pentagon di Turki.

Recep Tayyip Erdogan mengumumkan Turki berada dalam Status Darurat per tanggal 20 Juli 2016 selama 3 bulan. Parlemen mengamini hal ini. Kondisi darurat ini diperpanjang kembali 3 bulan berikutnya.

“Gullen Movement adalah istilah yang diberikan kepada pendukung Fethullah Gullen. Dianggap sebagai organisasi teroris oleh Pemerintah Turki.”

Gullen membantah tuduhan tersebut, dan menyebutkan bahwasanya kudeta ini adalah kudeta palsu. Kudeta yang disutradarai oleh Erdogan sendiri. Dengan tujuan untuk semakin menancapkan kekuasaannya.

Diperkirakan lebih dari 300 orang tewas dalam upaya kudeta ini, dan lebih dari 2.100 orang cedera. Namun menurut CNN korban tewas sedikitnya 161 orang, dan 1.140 orang cedera.

Sebagai kelanjutan dari kudeta gagal ini adalah Penangkapan Besar-besaran atau Pembersihan Besar-Besaran terhadap lebih dari 40.000 orang, di antaranya ada sekitar 10.000 polisi dan 2.745 hakim, tanpa alasan jelas. Sekitar 15.000 staf pengajar dicabut izinnya. 21.000 guru yang mengajar di lembaga pendidikan swasta juga diberhentikan dengan alasan pendukung setia Gullen. Selain itu ada 100.000 orang ditangkap atau dipecat dari pekerjaannya disebabkan tuduhan memiliki hubungan dengan Gullen.

Kolonel Muharrem Kose – mantan Kepala Urusan Hukum Militer yang di bulan Februari dibebas-tugaskan dari Angkatan Bersenjata Turki, atas tuduhan Konspirasi Perencanaan Pembunuhan Deputi Perdana Menteri Turki - dituduh sebagai pemimpin kudeta. Beliau ditangkap pada 19 Juli 2016 (4 hari setelah kudeta).
Namun 6 minggu kemudian ia dilepas dan diberi posisi di Kantor Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Turki – pimpinan Jenderal Hulusi Akar - pada 27 Agustus 2016.

“Tokoh yang diduga mendalangi kudeta 15 Juli 2016 ditangkap dan kemudian dilepas, untuk selanjutnya bekerja di Kantor Kepala Staf Umum AB Turki.” (Sumber : Milliyet.com)

9. Erdogan dan Dekrit Presiden Pencabutan Bulu/Rambut

Di saat Turki masih ber-Status Darurat atau tepatnya pada 29 Maret, Erdogan mengundang sejumlah ahli kecantikan. Even ini ditayangkan langsung lebih dari 1 jam di depan televisi. Acara tersebut menayangkan penandatanganan Dekrit Presiden terkait Proses Pembuangan Rambut/Bulu. Plus dibumbui dengan informasi Referendum yang akan dia adakan bulan depan.

Penandatanganan Dekrit Presiden Pembuangan Bulu/Rambut. Erdogan dikelilingi oleh sejumlah Ahli Kecantikan, 29 Maret 2017 - Sumber : Al Monitor

Isinya kira-kira adalah membuka izin bagi salon kecantikan untuk melakukan operasi pembuangan rambut/bulu ini dengan menggunakan laser. Padahal pada Undang-undang yang ada sebelumnya, ditegaskan kalau operasi ini hanya boleh dilaksanakan di klinik atau rumah sakit.

Para pakar kulit (dermatologis) protes terhadap kebijakan ini, karena hal ini bakal menambah korban malpraktek dari penanganan petugas yang tidak kompeten di tempat yang juga belum tentu higienis. Salon kecantikan kecil dipastikan bakal membeli mesin bekas untuk melakukan operasi ini karena keterbatasan modal. Sebelum dekrit ini dikeluarkan sudah banyak jatuh korban seperti kulit terbakar, dan lainnya.

Para ulama juga menentang kebijakan ini, karena membuang bulu/rambut menurut mereka tidak islami, terutama wanita yang harus membuka sebagian tubuhnya (baca: aurat) untuk dioperasi.

Banyak yang menghubung-hubungkan ini dengan Referendum yang akan diadakan beberapa bulan ke depan. Menurut mereka tindakan ini jelas bertujuan untuk menambah voter.

10. Referendum Konstitusi Kontroversial Pun Mampu Ia Menangkan

Di hari Minggu, 16 April 2017, Pemerintahan Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, mengadakan Referendum Konstitusi. Tujuannya adalah meminta persetujuan masyarakat Turki di dalam negeri maupun di luar negeri, atas 18 Usulan Amandemen Konstitusi. Referendum dilaksanakan di saat Turki masih berada di dalam Status Darurat.

Di antara isi Referendum tersebut adalah :

1. Merubah sistem pemerintahan dari sistem Parlemen menjadi Republik (Sistem Presidential). Sehingga otomatis posisi Perdana Menteri pun dihapus. Selain itu jabatan Presiden akan memiliki kekuasaan yang lebih luas dari sebelumnya. Berbeda dengan Presiden di sistem Parlemen, di mana jabatan itu hanya sebagai simbol dan tidak memiliki peran politik.
2. Jumlah kursi parlemen ditambah, dari yang sebelumnya 550 kursi menjadi 600 kursi, dan masa bakti anggota parlemen ditambah menjadi 5 tahun (sebelumnya 4 tahun). Bahkan batas usianya diturunkan menjadi 18 tahun.
3. Meminta perubahan pada sistem di Mahkamah Agung Hakim dan Jaksa (HSYK), di mana Presiden memiliki hak menunjuk 4 dari 13 anggota Mahkamah Agung itu.
4. Calon Presiden tidak wajib meletakkan jabatannya di Partai untuk bisa mencalonkan diri.
5. Militer tidak diperbolehkan mengajukan diri menjadi Presiden.
6. Presiden hanya bisa di-impeach oleh Parlemen bila terbukti melakukan tindakan pengkhianatan.

Sebelum Referendum dimulai, Majelis Tinggi Pemilu (YSK) mengeluarkan pengumuman bahwa kertas suara dianggap sah walau tidak diberi stempel. Hal yang pasti mendapat banyak protes, baik dari partai oposisi maupun masyarakat. Sebagai hasilnya ditemukan ada 1,5 juta kertas suara yang tidak berstempel.

Demonstrasi besar pun pecah menyambut pengumuman dari Majelis Tinggi Pemilu Turki ini.

Ekspresi Pendukung YA di Referendum Turki - Sumber : Washington Post

Uni Eropa, dalam hal ini Majelis Parlemen Eropa (PACE) dan Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE) mengkritik putusan di atas, dan menyatakan keputusan yang diambil YSK illegal.

Partai yang duduk di Parlemen terpecah 2 di antara yang memilih YA & TIDAK. Mereka yang memilih YA sudah pasti Partai-nya Erdogan – AKP. Selain itu MHP (Partai Pergerakan Nasionalis) secara menyatakan sebagai pendukung YA.

“Bahasa Turki untuk YA adalah EVET, sedangkan TIDAK adalah HAYIR.”

Partai yang memilih TIDAK adalah Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Demokratik Rakyat (HDP), dan sebagian dari anggota di MHP yang tidak ‘manut’.

Massa Pendukung TIDAK pada Referendum Turki, April 2017 - Sumber : Getty Images

Di dalam negeri, kampanye yang diadakan oleh partai untuk memilih TIDAK mengalami gangguan bahkan kekerasan. Misalnya saja beberapa mahasiswa melakukan kampanye memilih TIDAK di atas ferry di Istanbul. Mereka ditangkap pihak keamanan dengan tuduhan menghina Presiden. Penumpang ferry bekerja-sama berusaha menghentikan proses penahanan mahasiswa ini dan berhasil.

Contoh lain adalah anggota dewan bernama Sera Kadigil ditangkap atas tuduhan ‘penghinaan nilai-nilai religi dan penyebaran kebencian’, di saat beliau melakukan kampanye memilih TIDAK di sosial media. Beberapa saat kemudian ia dilepas. Banyak cerita hambatan dan gangguan bagi mereka yang berkampanye memlih TIDAK.

Sementara di luar negeri, negara seperti Jerman, Austria Denmark, Belanda dan Swiss, berusaha membatasi bahkan sebisa mungkin membatalkan kampanye YA di negara mereka.

Di saat proses Referendum dilaksanakan, Jerman berhasil menangkap beberapa pemilih yang diketahui memilih lebih dari sekali. Bahkan ada yang didapati mengantongi kertas suara bahkan sebelum proses pemilihan dimulai.

Masyarakat Eropa secara tegas menyatakan Referendum ini tidak memenuhi Standar Internasional.

Oh ya… Referendum dimenangkan oleh Pemerintah Erdogan dengan hasil 51,41% YA dan 48,59% memilih TIDAK. Hasil Referendum efektif berlaku di saat Pemilihan Presiden tahun 2019.

Peta Sebaran Pemilih YA & TIDAK pada Referendum Turki April 2017 - Sumber : Apco Worldwide

Akhirnya lengkap sudah artikel super panjang terkait 10 Catatan Sejarah Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan di Turki. Jika anda anggap bermanfaat, silakan share dan jangan lupa komen juga ya guys.

Recep Tayyip Erdogan : 10 Catatan Sejarah Pemerintahan Beliau (Per 2017) - Bagian I

10 Daftar Saya – Tokoh luar negeri lainnya yang menarik bagi saya untuk dibahas adalah Presiden Turki ke-12 (sebelumnya beliau menjabat Perdana Menteri) – Recep Tayyip Erdogan. Ngapain sih bahas doi? Murni karena saya lihat belakangan ini nama beliau sering disebut-sebut di media sosial. Bahkan ada yang meng-idola-kan beliau. Jadi pingin tahu sepak terjang Erdogan dalam memimpin Turki. Yuk guys, cari tahu.

Siapa Recep Tayyip Erdogan Sebenarnya

Mari sedikit kita kupas siapa Recep Tayyip Erdogan. Sosok penting dan sekaligus salah satu pemimpin di salah satu negara Islam, Turki.

Beliau lahir pada 26 Februari 1954 di Kasimpasa, Istanbul. Kasimpasa adalah kawasan miskin di kota Istanbul. Saat masih berumur beberapa hari (orok) orang tua Erdogan – Ahmet Erdogan dan Tenzile – kembali ke kota asal mereka di Propinsi Rize. Beliau baru kembali ke Istanbul saat berumur 13 tahun.

Recep Tayyip Erdogan remaja adalah seorang penjual simit (sejenis roti bagel bertabur wijen) dan lemon di jalanan kota Istanbul.

Roti Simit - Sumber : Wikipedia

Ia juga lebih dari suka dengan sepak bola. Buktinya sejak tahun 1969 beliau sudah menjadi pemain sepakbola semi-pro. Klub bola yang ia ikuti bernama Kasimpasa Club.

Masa itu ada kesempatan bagi Recep Tayyip Erdogan untuk pindah ke Fenerbahce (salah satu klub bergengsi di Turki), namun sayangnya sang ayah tidak memberi restu. Di kala galau dan merasa hobinya dibatasi, timbul ketertarikan baru ke dunia politik.

Di tahun 1975 beliau juga bermain untuk Istanbul Electric Tram and Tunnels (IETT) Sports Club. Di klub ini Erdogan bermain selama 7 tahun (sampai 1981).

Erdogan (bawah, ke-3 dari kiri) saat di IETT Sports Club - Sumber : Turkey's Influential Leader

Recep Tayyip Erdogan adalah Presiden Turki yang berkuasa sejak 10 Agustus 2014. Sebelumnya dia adalah Perdana Menteri Turki dari tahun 2003 – 2014. Beliau juga pernah menjabat Walikota Istanbul sejak 27 Maret 1994 sampai 1998.

Prestasinya sebagai Walikota Istanbul memperbaiki infrastruktur dan sistem banyak dipuji berbagai kalangan.

Mulai terjun ke dunia politik di tahun 1970, di saat beliau duduk di bangku kuliah.

10 Catatan Sejarah Selama Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan di Turki

Apa saja catatan sejarah penting menurut 10 Daftar Saya dari tokoh dunia yang berasal dari Turki ini?

1. Jabatan Walikota Terhenti Gara-Gara Puisi

Di saat masih menjabat sebagai Walikota Istanbul, atau tepatnya pada 12 Desember 1997 di kota Siirt (ibukota Propinsi Siirt), beliau membacakan puisi karya Ziya Gokalp. Salah satu bait yang jika diterjemahkan berisi kalimat, “…mesijd adalah barak kami, kubahnya adalah helm kami, menaranya adalah bayonet kami dan mereka yang beriman adalah tentara kami…”.

Poster Film Reis (2017) - Sumber : IMDB

Bait tersebut tidak ada di puisi aslinya. Erdogan mengatakan bahwa puisi yang dibacakannya sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Namun beliau dituduh memancing kekerasan dan kebencian terhadap agama dan ras tertentu. Beliau dihukum 10 bulan penjara plus larangan terjun di dunia politik.

Erdogan mengajukan banding dan meminta agar hukuman diganti dengan denda. Namun pengadilan hanya mengurangi hukuman dari 10 bulan menjadi 4 bulan. Larangan di dunia politik tetap berlaku.

Hukuman dijalaninya sejak 24 Maret 1999 sampai 27 Juli 1999. Pada 6 November 1998, jabatannya sebagai walikota juga otomatis terhenti karena kasus ini.

Periode kisah hidup Recep Tayyip Erdogan di atas sudah di-film-kan dengan judul Reis (2017). Oh ya, Reis itu kira-kira artinya Sang Pemimpin.

2. Pendiri Partai Besar & Usaha Gigih Untuk Menjadi Perdana Menteri Turki

Abdullah Gul - Sumber : Wikipedia

Pada 14 Agustus 2001 beliau bersama Abdullah Gul (mantan Presiden Turki; 28 Agustus 2007 – 28 Agustus 2014) mendirikan AKP (Partai Keadilan dan Pengembangan). Dan Erdogan menjadi Ketua Partai.

Pemilu pertama yang diikuti adalah di tahun 2002. AKP memperoleh 34,3% suara atau menduduki 2/3 kursi parlemen. Bursa saham Turki pun langsung melonjak sekitar 7%.

Namun Erdogan tidak bisa duduk di posisi Perdana Menteri, akibat larangan berpolitik akibat pidatonya di Siirt.

Abdullah Gul pun menduduki jabatan tersebut. Atas usaha dan maneuver politik yang lihai, Erdogan kembali mendapatkan hak berpolitiknya. Selanjutnya Gul pun menyerahkan jabatan Perdana Menteri kepada Erdogan pada 14 Maret 2003. Sementara Gul menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri.

3. Protes Massal Warga Turki Atas Pencalonan Erdogan Menjadi Presiden

Recep Tayyip Erdogan adalah satu-satunya Perdana Menteri Turki yang mampu memenangi pemilihan umum sebanyak 3 kali berturut-turut (2002, 2007 dan 2011). Bahkan persentase pemilih meningkat di setiap pemilu.

Jabatan sebagai Perdana Menteri Turki didudukinya selama 11 tahun. Popularitas dan kemenangan beliau bukan tanpa resistensi. Termasuk di antaranya tuduhan kecurangan di dalam proses Pemilu.

Pada 14 April 2007, 300.000 demonstran menolak Erdogan di saat muncul isu beliau akan diangkat menjadi calon Presiden dari AKP. Demonstrasi berlanjut selama beberapa minggu, bahkan ada yang diikuti oleh sekitar 1 juta massa (13 Mei di kota Izmir).

Demonstrasi Anti Erdogan di Ankara, 14 April 2007 - Sumber : Wikipedia

Mereka yang berdemonstrasi menolak Erdogan dikarenakan timbul kekhawatiran Erdogan akan merubah iklim sekularisme dari Negara Turki. Kalkulasi politik Erdogan yang brilian membuatnya mengangkat Abdullah Gul menjadi calon Presiden ke-11 Turki kala itu.

Demonstrasi besar-besaran ini dikenal dengan nama Cumhuriyet Mitingleri alias Protes Republik.

4. Perdamaian dengan Kurdi

Semasa menjabat sebagai Perdana Menteri, atau tepatnya di 2009, Erdogan berusaha menghentikan pertikaian seperempat abad antara Turki dan Kurdi, yang memakan korban 40.000 jiwa.

Sumber : kurdishinstitute.be

Pemerintahan Erdogan mengizinkan pemakaian Bahasa Kurdi di media massa ataupun di kampanye politik. Beliau juga meminta mengembalikan nama-nama kota di Kurdi kembali ke nama asalnya, yang sebelumnya telah diganti oleh Pemerintahan Turki.

Erdogan juga memberi amnesti (pengurangan hukuman) kepada gerilyawan Kurdi PKK (Partai Buruh Kurdistan) yang menyerahkan diri.

Secara resmi melalui televisi, pada 23 November 2011, Recep Tayyip Erdogan mengumumkan permohonan maaf atas nama Negara Turki untuk Kejadian Pembantaian Dersim. Dersim di masa sekarang bisa ditemukan di Propinsi Tunceli, Elazig dan Bingol. Kejadian ini dilatarbelakangi oleh pemberontakan Kawasan Dersim terhadap Pemerintahan Turki kala itu. Ribuan warga Kurdi menjadi korban dalam peristiwa ini.

Erdogan mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah ‘salah satu catatan paling tragis dalam sejarah Turki’.

5. Kerjasama Ekonomi Dengan Cina

Turki mengadakan kerja sama perdagangan bilateral dengan Cina. Peningkatan jumlah perdagangan juga sangat signifikan. Dari sebelumnya sekitar USD 1 Milyar di tahun 2002 menjadi USD 27 Milyar di tahun 2017.

Erdogan & Xi Jinping - Sumber : aa.com.tr

Dalam satu kesempatan, Erdogan bahkan menyatakan bahwa beliau sedang mempertimbangkan bergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai dibanding ke Uni Eropa.

Bahkan Menlu Turki - Mevlut Cavusoglu – berjanji akan memberantas siapa saja yang Anti-Cina di negaranya. Termasuk memberangus pemberitaan yang mendukungnya. Pernyataan ini dikeluarkan pada hari Kamis, 3 Agustus 2017 di Beijing.

Dalam KTT ‘Belt and Road’, Turki menjadi salah satu negara yang terlibat. Belt and Road adalah enam (6) rute kerjasama ekonomi yang menghubungkan 60 negara di dunia. Belt and Road terdiri dari Sabuk Ekonomi Jalan Sutera dan Jalan Sutera Maritim Abad 21.

6. Skandal Korupsi 'Minyak Barter Emas'

Pada 17 Desember 2013 Departemen Kejahatan Finansial dan Perang Terhadap Pendapatan Kriminal di bawah Direktorat Keamanan Istanbul menahan 47 orang. Di antaranya adalah General Manager Bank milik pemerintah – Halkbank dan 3 orang anak dari menteri di kabinet Erdogan.

Jaksa menuntut ke-52 orang ini dengan tuduhan penyuapan, korupsi, pencucian uang, penipuan dan penyelundupan emas.

Di dalam proses penyelidikan 91 orang ditahan selama proses investigasi berlangsung dan 26 orang dari mereka dianggap terbukti melakukan apa yang dituduhkan.

Beberapa surat kabar mengabarkan akan ada investigasi lanjutan pada 26 Desember yang melibatkan 2 orang putera sang Perdana Menteri Erdogan – Bilal dan Burak. Pejabat di Direktorat Keamanan Istanbul – yang baru saja dilantik beberapa hari sebelumnya – menolak melaksanakan perintah.

Deputi Direktur Penuntutan Umum juga tidak mengizinkan operasi ini dijalankan. Malah Jaksa Muammer Akkas yang terlibat dan berusaha menjalankan penyelidikan diberhentikan di hari yang sama. Beberapa petugas lain tetap berusaha menjalankan penyelidikan.

Malam tanggal 7 Januari, 350 polisi yang terlibat dalam operasi diberhentikan dari posisinya, termasuk Kepala Unit Kejahatan Finansial, Penyelundupan Dan Kejahatan Terorganisir. Mereka pun dilarang untuk memasuki Markas Besar Direktorat Keamanan Istanbul.

Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwasanya penyelidikan korupsi ini adalah upaya kudeta melalui pengadilan (judicial coup) oleh pihak-pihak yang cemburu terhadap kesuksesan Erdogan, termasuk di antaranya Fethullah Gullen. Dan menurutnya ini adalah upaya pembalasan Gullen terhadap kebijakan Pemerintahan Erdogan yang menutup sekolah yang dibiayai Gullen di seantero Turki.

Erdogan juga menyatakan bahwa Gullen – ulama dan pengusaha Turki yang menetap di Amerika Serikat demi urusan keamanan - berusaha mencoreng nama baiknya dan telah berhasil menyusup ke beberapa pos di pemerintahannya.

Akibat skandal ini 3 orang menteri mundur dari Kabinet Erdogan. Dan Erdogan me-reshuffle kabinetnya dan mengganti 7 orang lainnya dengan alasan yang bersangkutan akan mengikuti Pemilihan Walikota di beberapa daerah pada Maret 2014.

Erdogan pun mengeluarkan aturan, di mana kepolisian harus meminta izin dari pemerintah sebelum melakukan penyelidikan. Di saat yang sama, pemerintahan Erdogan juga memberhentikan ribuan polisi dan ratusan hakim dan jaksa.

Demonstrasi Skandal Anti Korupsi di Istanbul, Senin, 23 Desember 2013 - Sumber : latimes.com

Beberapa kontroversi juga terdengar di akhir Desember 2013. Misalnya tanggal 23 Desember, Komisaris Polisi di Direktorat Keamanan Ankara Bagian Penyelundupan dan Perang Terhadap Kejahatan Terorganisir, ditemukan meninggal dan dinyatakan bunuh diri sebagai penyebabnya. Namun keluarganya menolak pernyataan resmi yang dikeluarkan ini. Tanggal 24 Desember, Asisten Kepala Polisi Direktorat Keamanan Propinsi Isparta juga ditemukan bunuh diri.

Diketahui skandal ini terkait dengan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, yaitu embargo gas bumi dan minyak dari Iran akibat upaya pembangunan instalasi nuklir. Turki membeli minyak mentah dan gas dari Iran dan membayarnya dengan emas.

Turki mengirimkan emas senilai USD 13 Milyar ke Iran dari Maret 2012 sampai Juli 2013 dan sebagai gantinya Iran mengirimkan gas bumi dan minyak mereka. Transaksi dilakukan melalui Halkbank. Pemerintahan Obama yang mengetahui ini menutup celah transaksi ini pada Juli 2013.

Berhubung panjang banget artikel 10 Catatan Sejarah Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan ini, jadi poin 7 sampai 10 silakan baca di artikel berikutnya ya guys.

Biografi Djohan Effendi

Djohan Effendi (lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, 1 Oktober 1939; umur 76 tahun) adalah menteri sekretariat negara Kabinet Persatuan Nasional era presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya ia merupakan Staf Khusus Sekretaris Negara/Penulis Pidato Presiden Soeharto (1978-1995) dan ia telah menulis ratusan pidato untuk Presiden Soeharto.

Ia dikenal sebagai pembela kelompok Ahmadiyah dan senior di kalangan aktivis liberal. Namanya masuk dalam buku “50 Tokoh Liberal di Indonesia” untuk kategori pionir atau pelopor gerakan liberal bersama dengan Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid. Bagi Djohan, Ahmadiyah mempunyai hak yang sama dalam menjalankan keyakinannya di Indonesia.

Ia dikenal sebagai sebagai pemikir Islam inklusif yang sangat liberal. Dalam memahami agama, Djohan sampai pada kesimpulan:

"pada setiap agama terdapat kebenaran yang bisa diambil." 

Karena itu, ia sangat prihatin pada segala bentuk pertetangan yang mengatasnamakan agama. Karier Djohan sebagai penulis pidato Presiden tamat ketika ia "nekat" mendampingi K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkunjung ke Israel, 1994. Kunjungan itu ditentang keras oleh sejumlah kelompok Islam. Bahkan, Moerdiono, Sekretaris Negara saat itu, juga ikut menyesalkannya.

Ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden, ia diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Pendidikan

•     Sekolah Dasar
•     Pendidikan Guru Agama Banjarmasin (1958)
•     Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta (1960).
•     IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1970)

Karier

•     Pegawai Departemen Agama Amuntai, Kalimantan Selatan (1960-1962)
•     Staf Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta. (1972-1973)
•     Staf Pribadi Menteri Agama (1973-1978)
•     Peneliti Utama Depag (sejak 1993)
•     Staf Khusus Sekretaris Negara/Penulis Pidato Presiden (1978-1995)
•     Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama (1998-2000
•     Menteri Sekretaris Negara (2000-2001)

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Djohan_Effendi

Biografi Bondan Gunawan

Bondan Gunawan (lahir di Yogyakarta, 24 April 1948; umur 67 tahun) adalah mantan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Persatuan Nasional bentukan Presiden Abdurrahman Wahid.

Biografi

Bondan lahir di Yogyakarta, 24 April 1948. Saat SMA ia aktif di Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), sebuah organisasi beraliran nasionalis dan pro Bung Karno. Ketika kuliah di Jurusan Teknik Geologi UGM, ia pernah menjadi fungsionaris Dewan Mahasiswa UGM dari tahun 1972 hingga 1975. Ia adalah seorang geolog dan sempat menjadi dosen Fakultas Teknik Geologi dan Mineral Universitas Trisakti pada 1986 hingga 1989. Lalu ia pernah pula menjadi Rektor Universitas 17 Agustus. Bondan bergabung dengan Kelompok Kerja Forum Demokrasi (Fordem) yang dipimpin oleh Gus Dur hingga akhirnya ia menjadi Ketua dari komunitas politik tersebut. Hal ini membuatnya dekat dengan Gus Dur sehingga ia pun kemudian diangkat menjadi Sekretaris Pengendalian Pemerintahan RI dan juga Sekretaris Negara menggantikan Alirahman yang selanjutnya mengundurkan diri.

Pada saat hari raya Idul Adha tahun 2000, Bondan diutus oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk bertemu dengan Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), Teungku Abdullah Syafei dan menjadikannya sebagai pejabat pemerintah pusat pertama yang datang ke markas GAM dan bertemu dengan petingginya.

Pada malam tanggal 29 Mei 2000, Bondan mengadakan konferensi pers mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya. Pengunduran diri itu diduga terkait dengan kasus bobolnya dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Bulog sebesar Rp 35 miliar yang melibatkan dirinya. Namun ia membantah terlibat, ia beralasan pengunduran dirinya itu agar tidak membebani Presiden dengan masalah yang sedang dihadapinya. Ia kemudian digantikan oleh Djohan Effendi.

Kehidupan pribadi

Bondan memiliki dua anak masing-masing bernama Purwendah Sekarhapsari dan Bondan Kanumuyoso. Istrinya, Heridiana telah meninggal pada 17 Maret 2011 yang lalu. Selain itu, ia juga merupakan adik dari salah satu Pahlawan Revolusi, Brigjen Katamso Darmokusumo yang tewas dalam peristiwa G30S/PKI di Yogyakarta.

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Bondan_Gunawan

Biografi Alirahman

Alirahman (lahir di Menggala, Tulang Bawang, Lampung, 10 Oktober 1945; umur 73 tahun) adalah Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Persatuan Nasional.

Riwayat hidup

Sejak kelahirannya di Menggala, 10 Oktober 1945, kesederhanaan hidup menjadikan semangat Alirahman, Menteri-Sekretaris Negara era Presiden Abdurrahman Wahid, bangkit dan membentuknya berkemauan keras.

Alirahman mendapatkan didikan sang ayah. Munzir, manusia yang paling dikaguminya itu berharap Alirahman mandiri, bahkan tanpa menggantungkan harapan pada sepotong cita-cita atau angan-angan. Alirahman yakin kemajuan hanya bisa dicapai dengan peningkatan iman dan takwa; sedang membaca dan belajar sekadar menjadi kegiatan rutin.

"Karena pergolakan ekonomi, saya dan keluarga pindah dari Tanjungkarang ke Menggala. Dalam perjalanan, Zubaidah, ibu yang sangat kami cintai, meninggal dunia," kenang Alirahman.

Realitas dan kenyataan hidup terus mengajarinya betapa hidup penuh perjuangan. Karakternya kian dibentuk. Semangat hidupnya tumbuh. Pola pikir makin berkembang. "Ayah mendidik saya sangat keras, tapi dengan kandungan kebijaksanaan. Suatu hari, ada famili membuka toko kelontongan, saya ikut membantu. Tapi ayah melarang. Ayah, penjahit dan pedagang kelontong, justru menyuruh saya mencari pekerjaan lain," kata Alirahman.

Suatu ketika ia meminta sepatu. Permintaannya langsung ditolak. Alirahman bertanya kenapa. Sang ayah justru menekankan agar Alirahman cari akal. "Pergilah memancing dan jual ikannya. Nanti kamu dapat uang, terus beli sepatu," ujarnya.

Cara ayah mendidiknya tidak sebatas lewat realitas hidup sehari-hari. Ia juga memberi gambaran dari beberapa sosok besar dunia seperti Abraham Lincoln, H.O.S. Tjokroaminoto, dan H. Agus Salim. Tidak jarang ayahnya berdiskusi dengan anak-anaknya. Kata ayahnya, keberhasilan yang hakiki muncul dari pribadi sendiri.

Ketika pada suatu kali bersama adiknya sedang menderes karet dan menggembala empat kambing, dia bertanya kepada sang ayah: Sesungguhnya apa yang diinginkan ayah dari anak-anaknya.

Ayahnya menjawab simpel: Kamu dapat menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, syukur-syukur kebanggaan bangsa dan negara.

Tidak heran jika kini ditanya apa cita-citanya sejak kecil, Alirahman spontan menjawab dia tidak tahu apakah sewaktu kecil sudah punya cita-cita. Yang dia paham, kalau mau, sekolahlah menuntut ilmu. Pendidikan membuka jendela masa depan. Filosofi itu menggerakkannya keluar kampung halaman. Dengan menumpang kapal Halimun dan kereta api, sampailah Alirahman di Jakarta.

Dalam pengembaraan kehidupannya, Alirahman pernah pula tinggal di Ponorogo dan akhirnya tinggal cukup lama di Bogor. Di Jakarta dan di Bogor, dia menimba ilmu sepuasnya sehingga sempat melupakan tanah kelahiran dan kampung halaman. Pendidikan dasar dan menengah dilalui dengan gemilang. Tahun 1973 ia merengkuh gelar insinyur dari Institut Pertanian Bogor.

Periode 1970--1972, suami Mirna Ali (kelahiran Pariaman, Sumatera Barat, 8 Juli 1947) ini duduk sebagai sekretaris jenderal Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) IPB. Bagi dia, masa kuliah di IPB sangat menyenangkan karena banyak dosen peduli kemajuan mahasiswa.

Dia menyebut Andi Hakim Nasution sebagai pengajar yang tekun dan demokrat serta menganggap mahasiswa sebagai teman belajar. Nama ini abadi dalam ingatannya.

Dalam 1971--1972, ayah dua anak (Dahlia Agustini Ali, kelahiran Jakarta, 5 Agustus 1975, dan Hilman Ali, kelahiran 21 September 1976) ini menduduki kursi ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Bogor. "Sejak saat itu, saya mengenal Nurcholish Madjid dan mengaguminya," kata dia.

Selama 1972--1973, lulusan diploma dari Pendidikan Perencanaan Nasional (PPN) Universitas Indonesia (1975) itu menduduki kursi Ketua Dewan Mahasiswa IPB. "Di UI saya mengenal konsep ilmu ekonomi, yang diajarkan Sri Edi-Swasono," kata dia. Tugas pertamanya setelah menjadi pegawai negeri di Bappenas tahun 1974 adalah membantu kepala Biro Pertanian dan Pengairan menyusun konsep pelaksanaan program bimbingan massal (bimas) usaha ternak ayam.

Tahun 1975, bersama drh. Daman Danuwijaya, drh. Yaman, dan drh. Mangungsong, dia memprakarsai penyusunan konsep pelaksanaan pemanfaatan teknologi kawin suntik (artificial insemination) pada peternakan sapi perah di Pengalengan dan Malang.

"Selama di Bappenas, saya sangat terkesan dengan Widjoyo Nitisastro. Dia selalu mendorong dan mendidik untuk maju. Dia amat teliti soal akurasi data. Dia pun terkadang mengirim salinan buku-buku ekonomi," tuturnya.

Menyinggung masa awal ketika ditugaskan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Menteri-Sekretaris Negara, Alirahman menyatakan sempat tidak tahu penunjukan itu. Ketika namanya disebut masuk Kabinet Persatuan Nasional yang diumumkan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri beberapa hari setelah usainya SU MPR 1999, Alirahman sedang rapat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Waktu itu posisinya deputi Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian.

Beberapa rekan menerobos ruang rapat dan mengucapkan selamat. "Cek dulu," jawab saya. Akhirnya Alirahman resmi disebut. Dia pun langsung berdoa bersama anak yatim piatu di Al-Hasanah, Mampang, Jakarta Selatan. "Visi saya mengubah Sekretariat Negara dari power center menjadi service center, seperti yang pernah saya pelajari tentang Gedung Putih di Amerika," kata dia.

Selama menduduki jabatan sesneg, dia sudah bertekad membantu Gur Dur mengembangkan Republik Indonesia menjadi negara kuat. Negara kuat digambarkan oleh tegaknya hukum, tertibnya hukum, meningkatnya penerimaan pajak, dan kuatnya sistem ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Karena yakin jabatan itu semata hidayah dan bukan titipan, dia bekerja keras, kendati harus pulang larut.

Pendidikan:

Insinyur, tamat IPB tahun 1973
Diploma, Pendidikan Perencanaan Nasional (PPN),
Universitas Indonesia, tahun 1975
M.Sc. Economics, Colorado State University,
USA, tahun 1982
Ph.D., Agricultural and Natural Resource Economics,
Colorado State University, USA, tahun 1985

Jabatan

A. Sekretaris Negara

1999--2000 Sekretaris Negara (State Secretary) RI
 

B. BKN
11-8-1999 Deputi Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 

C. Bappenas
1995--1999 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan (Pusdiklat Renbang), Bappenas
1994--1995 Kepala Biro Administrasi Pendidikan dan Pelatihan, Bappenas.
1994--1995 Banasmen II, Penanggulangan Kemiskinan, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
1994--1995 Kepala Divisi I Overseas Training Office (OTO), Bappenas.
1993--1994 Kepala Biro Pertanian, Pangan, dan Kehutanan, Bappenas.
1986--1993 Kepala Biro Pertanian dan Pengairan, Bappenas.

Kerja Sama Internasional

Sejak tahun 1986 bersama OECF, IFAD, World Bank, dan Asian Development Bank menyusun konsep berbagai kebijakan publik dan proyek perkebunan, perikanan, tanaman pangan, peternakan, dan pengairan.


Referensi:

Heri Wardoyo, dkk. 2008. 100 Tokoh Terkemuka Lampung, 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Bandar Lampung: Lampung Post. Hlm. 195-197. (http://paratokohlampung.blogspot.co.id/2008/11/alirahman-1945-bersekolah-pada.html)

Biografi Widodo A. S.

Laksamana TNI (Purn.) Widodo Adi Sutjipto (lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 1 Agustus 1944; umur 71 tahun) adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menkopolhukam sejak 21 Oktober 2004 hingga 22 Oktober 2009. Pada 2 April – 29 Agustus 2007, ia ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Dalam Negeri ad interim. Ia juga mantan tokoh militer TNI-AL.

Setelah menyelesaikan sekolah atasnya di SMA Negeri 1 Surakarta dan lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1968, Widodo menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut sebelum diangkat menjadi Wakil Panglima TNI oleh Presiden BJ Habibie, tahun 1999. Oleh Presiden Abdurrahman Wahid, ia diangkat menjadi Panglima TNI dari 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Ia merupakan panglima pertama yang bukan berasal dari kesatuan Angkatan Darat dalam sejarah Indonesia.

Riwayat Jabatan

•     Komandan Peleton Kompi Protokol Denma Armada (1 Desember 1971)
•     Perwira Urusan Dalam Lanal Semarang (3 Maret 1972)
•     Kepala Seksi Operasi Keamanan Laut Lanal Semarang (1 Januari 1974)
•     Kabag Penerangan dan Protokol Siaga PAL Surabaya (15 November 1975)
•     Paban Muda Operasi Sops Kowilhan-IV / Hankam (1 Januari 1981)
•     Paban Perencanaan dan Evaluasi Operasi Kowilhan-IV / Hankam (1 Juni 1981)
•     Palaksa KRI Samadikun-341 (1985)
•     Komandan KRI Monginsidi-343 (1986)
•     Komandan KRI Ki Hadjar Dewantara-364 (1988)
•     Komandan KRI Abdul Halim Pedanakusuma-355 (1989)
•     Asisten Operasi Komandan Gugus Tempur Laut Armada Timur (1991)
•     Perwira Pembantu (Paban) I Strategi dan Operasi pada Direktorat Kajian dan Pengembangan Sesko ABRI (1 Oktober 1992)
•     Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat (Guskamlabar) (15 Juli 1993)
•     Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) (1994)
•     Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (1 Februari 1995)
•     Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal (1 Maret 1996)
•     Wakil Kepala Staf TNI AL (Wakasal) (15 Juli 1997)
•     Kepala Staf Angkatan Laut (1998)
•     Wakil Panglima TNI (17 Juli 1999)
•     Panglima TNI (1999-2002)
•     Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan, Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009)
•     Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2010-sekarang)

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Widodo_A._S.

Biografi Marzuki Darusman

Marzuki Darusman, SH (lahir di Bogor, Jawa Barat, 26 Januari 1945; umur 71 tahun) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1999-2001 menggantikan Andi Muhammad Ghalib. Ia adalah kakak kandung dari komposer Indonesia Candra Darusman yang sampai saat ini aktif menjadi Direktur Human Rights Resource Centre (HRRC).
Pendidikan

Sosok yang lebih akrab dipanggil Kiki ini menamatkan pendidikan di bangku sekolahnya di SMA Kolese Kanisius. Karena ayahnya seorang diplomat, ia bersekolah di berbagai negara mengikuti ayahnya ditugaskan seperti Singapura, Australia, Perancis dan Portugal. Ia pernah mengenyam pendidikan di jurusan Fisika Murni Institut Teknologi Bandung dan jurusan Arsitektur Universitas Goethe Frankfurt namun tidak selesai. Marzuki menamatkan jenjang S1 jurusan Hukum internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1974. Selama kuliah, ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (1970-1971) dan Sekretaris Jenderal Badang Kerjasama Senat/Dewan Mahasiswa Bandung.
Karier

Kiki mengawali kiprah politik sejak menjadi Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat (1973-1974) dan Sekretaris Jenderal KNPI (1974-1978). Kemudian ia dipercaya menjadai Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia/AMPI (1978-1981) dan selama menjadi Ketua KNPI Pusat juga menjabat Sekretaris Jenderal Komisi Kerjasama Pemuda Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara/ASEAN (1978-1981). Kariernya terus menanjak dengan menjadi Wakil Presiden Dewan Pemuda Asia (1977-1993), Wakil Ketua IPU Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa(1990-1992). Di dalam negeri, kariernya tak kalah mentereng. Kiki dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1993-1998) lalu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1998-2003). Ia juga pernah menjadi Ketua Partai Golongan Karya, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Jaksa Agung Kejaksaan Agung Indonesia. Saat menjabat sebagai Jaksa Agung, ia dianggap berprestasi karena berhasil menggiring beberapa koruptor papan atas ke dalam jerat hukum, diantaranya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dalam kasus Bank Bali (sekarang Bank Permata) dan Raja Hutan Bob Hasan serta beberapa kroni Soeharto.[1] Selain itu ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 dan salah satu tokoh yang turut mendirikan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Marzuki_Darusman

Biografi Cacuk Sudarijanto

Ir. Cacuk Sudarijanto (lahir di Tulungagung, 29 Januari 1948 – meninggal di Jakarta, 10 Juni 2004 pada umur 56 tahun) adalah Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BPPN serta Direktur Utama di PT Telkom dan Bank Mega. Ketika menjabat sebagai Direktur Utama di PT Telkom, ia mendirikan Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom) dan MBA Bandung/Sekolah Tinggi Manajemen dan Bisnis Telkom (STMB Telkom) yang merupakan cikal-bakal berdirinya Telkom University.

Cacuk Sudarijanto adalah salah seorang yang berjuang keras mencetak insan-insan telekomunikasi melalui pendirian perguruan tinggi STTTelkom di tahun 1990 ketika dirinya menjabat Dirut Telkom. Sejak pendiriannya, Cacuk sangat menyadari bahwa perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi mesti diimbangi dengan sumber daya manusia(SDM) yang mumpuni.

Pemegang gelar Teknik Pertambangn ITB(1973) tersebut memiliki perhatian ekstra tinggi terhadap pembangunan SDM melalui, landmark strategy Program 321″. Beliau memiliki posisi penting dalam keseluruhan proses tranformasi Telkom, seorang pengamat ekonomi yang melakukan riset tentang perjalanan transformasi BUMN telekomunikasi ini bahkan menyebut ayah lima anak hasil perkimpoian dengan Titi Muktiani itu sebagai Bapak Transformasi Telkom.

Cacuk adalah manusia langka di Indonesia.Sosok manager-leader yang jujur, berdesikasi, memiliki visi jauh ke depan (visioner), tegas, keras, dan berani mengambil risiko, puji sang pengamat. Alhasil bukan berlebihan bila kemudia Cacuk Sudarijanto mendapat penghargaan dari Lembaga Manajemen UI, lantaran dianggap berhasil meletakkan dasar-dasar manajemen modern bagi Telkom.

Cacuk memunculkan ide mendirikan STTTelkom yang fenomenal di tahun 1991 (pendaftar dari 30.000 orang diseleksi tinggal 1000 orang diambil dari seluruh pelosok Indonesia untuk menjadi mahasiswa ikatan dinas di PT.Telkom). Beliau bahkan bercita-cita, jika jaman itu (zaman Orde baru) yang dihadiri wisudanya oleh Presiden dari kalangan militer adalah Akmil, dari kalangan Pamong Praja adalah STPDN, dari kalangan Sipil/BUMN adalah STTTelkom. Bahkan Cacuk sampai mengeluarkan statement untuk mahasiswa STTTelkom yang dimotivasinya dengan jargon Otak ITB, Hati Gontor, Disiplin Magelang. Walau kemudian kedepannya STTelkom tidak berkembang seperti yang dicita-citakan Cacuk, setidaknya hal ini menjadi fundamental dari STTTelkom yang saat ini sudah berubah menjadi IT Telkom.

Di internal perusahaan, untuk memotivasi karyawan, Cacuk menaikkan gaji hingga 300 persen. Suatu jumlah yang tidak mungkin terjadi pada masa sebelumnya. Bonus diberikan kepada karyawan yang telah memberikan pelayanan terbaik. Untuk memberi kesan yang lebih dinamis, logo perusahaan diubah.

Dalam tempo kepemimpinannya dari 1998-1992, PT Telkom telah memiliki 3,5 juta satuan sambungan dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. Cacuk telah meletakkan tonggak perubahan di perusahaan itu. Sulit membicarakan perubahan di PT Telkom tanpa menyebut nama Cacuk.

Berhasil melambungkan kinerja Telkom menjadi salah satu BUMN andalan di bidang layanan jasatelekomunikasi, mantan Dirut Bank Mega(1996-1998), Direktur Operasi Indosat(1980-1988), dan Direktur Operasional IBM Indonesia (1974-1980) itu berhenti dari Telkom setelah empat tahun menjabat. Posisinya sebagai Dirut digantikan Setyanto P.Santoso.

Menilik jasa-jasanya, Cacuk Sudarijanto yang sempat aktif dalam partai politik yang didirikannya, Partai Daulat Umat, pantas dikenang dan dihargai tidak hanya seluruh karyawan PT.Telkom tetapi seluruh insan telekomunikasi di Indonesia. Pasalnya, tanpa jasa Cacuk Sudarijanto sebagai pendobrak Telkom, maka peta telekomunikasi di Indonesia tidak akan seperti sekarang.

Belajarlah sebanyak-banyaknya. Get all the education you can! Sesudah itu, lakukanlah sesuatu. Bagi bangsa Indonesia! (Cacuk Sudarijanto)

Karier

•     2000-2001 - Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional, Kabinet Persatuan 

Nasional

•     2000 - Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional
•     1998-1999 - Direktur Jenderal Usaha Kecil dan Menengah, Departemen Koperasi dan UKM
•     1996-1998 - Direktur Utama PT. Bank Mega Tbk.
•     1988-1992 - Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia
•     1980-1988 - Direktur Operasi PT. Indosat
•     1974-1980 - IBM Indonesia dengan Posisi terakhir sebagai Direktur Operasi

Di luar karier

•     1995 - Direktur Eksekutif, Panitia Nasional 50 Tahun Indonesia Merdeka
•     1987-2000 - Pengajar LEMHANNAS
•     PERMANIN (Persatuan Manajemen Indonesia)

Buku/Artikel tulisan Cacuk Sudarijanto

•     Belajar Tiada Henti, Autobiografi
•     Jurus Manajemen, Kumpulan Artikel

Penghargaan

•     Satya Lencana

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Cacuk_Sudarijanto

http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016857522/cacuk-sudarijanto-bapak-transformasi-telkom/

Biografi Manuel Kaisiepo

Manuel Kaisiepo (lahir di Biak, Papua, 25 Desember 1953; umur 60 tahun) adalah Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Gotong Royong. Ia merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Manuel merupakan anggota komisi Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi, Lingkungan Hidup (Komisi VII). Sebelum meniti karir sebagai menteri, Manuel Kaisiepo merupakan seorang editor Jurnal Prisma (LP3ES) di Jakarta.

Ia juga pernah berkarir sebagai wartawan Kompas, Jakarta pada tahun 1984-2000.

Sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, ia dikenal sangat berusaha memperjuangkan keadilan bagi rakyat di kawasan Indonesia bagian Timur, khususnya Papua.

Sebagai putra daerah asli Papua, ia memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat Papua di segala aspek kehidupan. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus perjuangan Manuel Kaisiepo adalah permasalahan perang suku yang masih sering terjadi di Papua pada saat itu. Ia menilai bahwa pecahnya perang suku di Papua merupakan akibat dari kekacauan logika yang terjadi di antara anggota masyarakat.

Manuel Kaisiepo sempat menulis buku berjudul "Komitmen Manuel Kaisiepo: bagi kawasan timur Indonesia dalam kebijakan SDA dan SDM Seri pembangunan kawasan timur Indonesia" dan diterbitkan oleh Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Republik Indonesia, 2004.

Pada tahun 2009, ia pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2003. Kasus korupsi ini diduga menimbulkan kerugian negara yang mencapai Rp 71 miliar.

Pada tahun 2011, Manuel Kaisiepo turut menanggapi kegagalan terlaksananya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) . Menurut dia, saat Undang-Undang Otsus dirancang, semua berharap sangat besar karena isinya sangat baik dan berupa konsensus politik yang akan mengakhiri konflik-konflik di masa lampau pada waktu itu.

Riset dan analisa oleh Pilar Asa Susila

PENDIDIKAN

Sarjana Hubungan Internasional FISIP UGM (1973 - 1975)
Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta. (1977 - 1979)
Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara (1984)
Institute of Management, Jakarta S2, MBA, Honolulu (2000)

KARIR

Editor Jurnal Prisma (LP3ES), Jakarta
Wartawan Kompas Jakarta 1984 - 2000
2000-2001 Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Persatuan Nasional
2001-2004 Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Gotong Royong
Anggota DPR 2009 - 2014

Biografi Anak Agung Gde Agung

Putra sulung dari Dr.Ida Anak Agung Gde Agung, seorang Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Presiden pertama RI Ir.Soekarno.

Karyanya yang bernama “Tri Hita Karana” yang dia jelaskan dalam disertasinya ini dinilai oleh para professor Universitas Leiden, Belanda, bersifat menyeluruh dan dapat diterapkan di berbagai kebudayaan di dunia yang mengalami erosi. Penelitian yang dia kembangkan dapat mengidentifikasi dengan pasti masalah dan bagaimana solusinya.

Disertasinya ini meraih predikat summa cum laude, sekaligus pioneering, karena Anak Agung Gde Agung dianggap menciptakan metode baru dalam penelitian antropologi. Metodologi yang kuantitatif ini dianggap memberi terobosan, yaitu sebagai cara terbaik menganalisis status kebudayaan, mengidentifikasi dengan pasti sebab-sebab erosi, serta menganalisis dampak dan solusinya dengan tepat dan pasti. Upacara penyerahan gelar seusai pengujian di depan 10 mahaguru itu menjadi istimewa karena Rektor Universitas Leiden Prof DD Breimer membacakan surat Ratu Beatrix yang dibawa utusan kerajaan untuk Anak Agung Gde Agung.

PENDIDIKAN

Universitas Leiden Belanda program doktor di bidang konservasi biokultural dan pengembangan masyarakat

KARIR

Menteri Negara Masalah Kemasyarakatan
Bupati Gianyar, Bali
Anggota kommisi II DPRD Provinsi Bali fraksi PDI Perjuangan tahun 2009

PENGHARGAAN

Namanya berada di urutan nomor sembilan, setelah nama dari delapan tokoh terkemuka seluruh dunia, yang menjadi pelopor di bidangnya masing-masing, seperti Winston Churchill, Nelson Mandela, dan Albert Einstein.

Biografi Anwar Supriyadi

Anwar Supriyadi (lahir di Semarang, 23 Desember 1948; umur 65 tahun) adalah mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Perumka (1991-1995) dan Dirjen Bea Cukai (2006 - 2013).

Pendidikan

SDN Jomblang Timur I Semarang
SMP II Semarang
SMA I Semarang
Sarjana Ekonomi Perusahaan FE Universitas Diponegoro (1972)
Pascasarjana Transportasi Institut Teknologi Bandung (1983)

Riwayat Pekerjaan

2006-2013 Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
2003-2006 Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)
2001 Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
1998-2001 Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
1995-1998 Direktur Jenderal PPK Dep Kop UKM
1991-1995 Dirut Perumka

Biografi Ryaas Rasyid

Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (lahir di Gowa, Sulawesi Selatan, 17 Desember 1949; umur 64 tahun) adalah seorang politikus berkebangsaan Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya Ryaas Rasyid dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Persatuan Nasional. Setelah menyelesaikan sekolahnya di SMAN Gowa, Ryaas memilih untuk melanjutkan studinya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Ujung Pandang.

Pada tahun 1972, Ryaas mengawali karirnya di pemerintahan sebagai staf umum biro kepegawaian Kota Makasar, lalu berpindah-pindah bagian mulai dari menjadi staf administrasi bagian pemerintahan, staf tata usaha, sampai akhirnya dia diminta menjadi mantri polisi (sekarang disebut wakil camat) Kecamatan Mariso. Ryaas diangkat sebagai Lurah Melayu, Kecamatan Wajo, Makassar dan disahkan pada bulan Agustus 1972. Empat tahun lamanya Ryaas bertugas sebagai lurah. Dalam masa kepemimpinannya, Ryaas berhasil menjadikan Kelurahan Melayu menjadi kelurahan terbaik di Makassar. Berbagai prestasi diraih. Juara kebersihan, juara pemasukan pajak, juara pembangunan lingkungan menjadi bagian dari prestasi Lurah Ryaas Rasyid.

Setelah purna tugas sebagai lurah, Ryaas memutuskan melanjutkan sekolah di IIP Jakarta. Ketekunan dan keuletannya mengantarkan ayah satu orang putera ini mendapat predikat lulusan terbaik di angkatan 1977. Setelah itu, Ryaas diminta untuk menjadi tenaga pengajar di almamaternya. Meski sangat tertarik dengan tawaran itu, Ryaas menolaknya karena dia harus kembali untuk membaktikan diri bagi daerahnya.

Ryaas lalu kembali ke Makassar dan memangku jabatan sebagai wakil kepala sub dinas pajak. Di jabatan ini ia kembali menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang handal. Dengan pendekatan personal yang baik, kinerja seluruh jajarannya meningkat. Bonus dan insentif tambahan diberikan kepada staf yang menjalankan tugas dengan baik. Hasilnya pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah meningkat sekitar 200% dari masa sebelumnya.

Prestasi itu membuat Ryaas diangkat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kota Makasar. Pada pertengahan tahun 1979, Ryaas memutuskan kembali ke Jakarta dan menjadi dosen di IIP. Tak hanya menjadi seorang dosen, Ryaas juga menjadi konsultan politik pemerintah, menjadi peneliti sekaligus menjadi staf khusus Irjen Depdagri dilakoninya. Saat merasa sudah cukup aman secara ekonomi, Ryaas memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Dia kemudian menjatuhkan pilihannya di Northern Illinois University Amerika Serikat. Ryaas berhasil menyelesaikan kuliah master beserta tesis dalam waktu 20 bulan dengan gelar MA Politcal Science. Ryaas kemudian kembali ke Jakarta dan menjadi Direktur Laboratorium Pemerintahan IIP. Pada bulan Desember 1989, Ryaas kembali lagi ke AS untuk mengambil program doktoralnya di University of Hawaii. Setelah selesai pada Juli 1994 ia kembali ke Jakarta. Dan, pada bulan September 1994, Ryaas dipercaya untuk menduduki kursi rektor IIP.

Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menunjuk Ryaas untuk menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada masa Kabinet Persatuan Nasional. Jabatan ini sekaligus menjadi langkah progresif Ryaas di dunia politik, Pada tahun 2002, dia bersama Andi Mallarangeng mendirikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK). Selain itu, Ryaas juga aktif di organisasi kemasyarakatan dimana Ryaas pernah ditunjuk menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) dari tahun 2005 hingga tahun 2008.


PENDIDIKAN

SMAN Gowa
Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Ujung Pandang
Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta
M.A. Political Science USA 1988
Ph.D Political Science USA 1994 Universitas Hawaii, Amerika Serikat.

KARIR

Rektor IIP 1995 - 1998
Anggota MPR RI 1997 - 2002
Dirjend PUOD 1998 - 1999
Menteri Negara OTDA 1999 - 2000
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Persatuan Nasional 2000 - 2001
Anggota Dewan Pertmbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 2010 - sekarang

PENGHARGAAN

Satya Lencana Karya Satya 25 Tahun 1998
Bintang Mahaputra Utama 1998

Biografi Freddy Numberi

Laksamana Madya TNI (Purn.) Freddy Numberi (lahir di Serui, Yapen Waropen, Papua, 15 Oktober 1947; umur 66 tahun)atau yang biasa disapa dengan Freddy Numberi, adalah salah seorang politikus berkebangsaan Indonesia yang sebelumnya lebih dulu dikenal sebagai seorang tokoh militer asal bagian paling timur Indonesia, Papua. Selama berkarir dalam bidang kemiliteran, Numberi dipercaya menjabat dalam berbagai posisi penting dalam tubuh Angkatan Laut Indonesia. Selepas masa baktinya dalam jajaran TNI-AL, pria ini ditarik ke dalam dunia politik dengan mengampu jabatan sebagai orang nomor satu (Gubernur) di tanah kelahirannya sendiri, Papua, pada 1998.

Posisinya sebagai Gubernur propinsi paling timur Indonesia tersebut membawa Numberi melangkah semakin jauh dan yakin ke kancah politik Indonesia. Kiprah dan sepak terjangnya dalam dunia pemerintahan juga semakin diakui dengan dilantiknya pria asli Papua ini sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada masa Kabinet Persatuan Nasional periode 1999-2001, di bawah pimpinan (almarhum) Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada masa kepemimpinan Presiden RI berikutnya, Megawati Soekarnoputri, pria kelahiran Yapen Waropen pada 1947 ini diangkat oleh anak dari Presiden pertama RI tersebut sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara Italia dan Malta. Posisi duta besar tersebut kemudian dilepas dan Numberi kembali ditarik dalam jajaran kementerian kabinet pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberinya amanat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia (2004).

Pada masa pemerintahan Presiden SBY berikutnya, Freddy Numberi kembali diberi kepercayaan untuk menduduki kursi kementerian dalam kabinet, hanya kali ini  sebagai Menteri Perhubungan Indonesia. Pada sekitar 2011 lalu, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet, jabatan kementerian tersebut dilepas dari Numberi dan diberikan pada penggantinya, E.E. Mangindaan.

Selama menjalani karir politiknya, Numberi tercatat sempat tersandung beberapa kasus. Di antara yang sempat mencuat adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan konflik rumah tangga lain pada 2012 lalu. Dalam kasus ini, Numberi harus berhadapan dengan istrinya sendiri, Annie Numberi, yang melaporkan purnawirawan TNI-AL ini ke Polda Metro Jaya dengan tudingan KDRT yang telah berlangsung sejak 2010.


PENDIDIKAN

Pendidikan Khusus AAL di Surabaya (1969-1971).
Akademi Angkatan Laut 1968.
SMA (1967) di Jayapura.

KARIR

Menteri Perhubungan RI, 22 Oktober-2009-19 Oktober 2011.
Menteri Kelautan dan Perikanan (2004–2009).
Duta Besar RI untuk Italia dan Malta.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 29 Oktober 1999–29 Agustus 2000.
Gubernur Irian Jaya, April 1998-2001.
Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Irian Jaya-Maluku.
Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frosch, dan Kondor (1995-1996).
Komandan KRI Sembilan di kawasan timur.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat

Biografi Hasballah M. Saad

Dr. Hasballah M. Saad (lahir di Pidie, Aceh, 14 Juli 1948 – meninggal di Bekasi, 23 Agustus 2011 pada umur 63 tahun) adalah seorang politikus Indonesia dan dikenal sebagai Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Persatuan Nasional era Gus Dur.

Hasballah M. Saad pernah aktif dalam politik nasional lewat Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. Mantan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala tahun 1978 ini juga aktif dalam perjuangan HAM, antara lain dengan mendirikan Komite HAM Aceh.

Semasa muda, ia yang merupakan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah dan sempat aktif mengajar di almamaternya ini giat membangun lembaga pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan tersebut adalah Pesantren Al-Furqon di Sigli, Universitas Jabal Ghafur ( http://www.unigha.ac.id) di Pidie, Yayasan Pendidikan Putra Harapan Bangsa di Jakarta, dan Yayasan Modal Bangsa di Jakarta. Suami Darmawati dan ayah dari tiga anak ini juga sempat menjadi anggota Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tahun 1995.

Ia diangkat sebagai Menteri Negara Urusan HAM periode tahun 1999-2000 dalam Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid ketika masih menjabat sebagai anggota DPR tahun 1999.

Hasballah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2011 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat, akibat serangan jantung Almarhum dimakamkan di Gampong Lameu, Kota Bakti, Pidie, Aceh.

Biografi Khofifah Indar Parawansa

Dra. Khofifah Indar Parawansa (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965; umur 48 tahun) adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.

Pendidikan

-SD Taquma (1972-1978)
-SMP Khodijah – Surabaya (1978-1981)
-SMA Khodijah – Surabaya (1981-1984)
-Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya (1984-1991)
-Strata I Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya (1984-1989)
-Strata II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (1993-1997)

Karier

-Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997)
-Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995-1997)
-Anggota Komisi II DPR RI (1997-1998)
-Wakil Ketua DPR RI (1999)
-Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
-Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001)
-Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001)
-Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006)
-Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004- 2006)
-Anggota Komisi VII DPR RI (2006)

Forum Internasional

-Studi banding pada penyiapan ratifikasi “Convention Against Illicit Trafic Psychotropic and Narcotic Drug” di Austria dan Belanda, yang diselenggarakan Internati onal Narcotic Control Board, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Wina, Austria, 1996.

-Studi banding Antar-Parlemen di Mongolia, 1994

-Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam “Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Conventi on on The Elliminati on of All Forms of Discriminati on Against Women” di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 28 Febuari 2000.

-Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam “Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Twenty First Country”: Beijing +5) Sidang Khusus ke-23 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa, di New York, Amerika Serikat, 5-9 Juni 2000.

-Ketua Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan The Exchanges and Cooperati on in the Field of Family Planing Between China and Indonesia, 9-11 April 2001.

-Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia-Pasifik di Beijing, China, pada 14-16 Mei 2001.

-Menjadi narasumber pada Conference G ender Equity and Development in Indonesia yang diselenggarakan The Australian Nasional University, di Canberra, Australia, pada 21-22 September 2001.

-Menjadi narasumber pada Conference On Women In Islam As Role Model di Berlin, Jerman, pada 24-26 Mei 2004.

-Menjadi peserta World Council of Churches di Brazil, 15-21 Februari 2006.

-Menjadi narasumber utama pada Commission on the Advancement of Women, Commission on the Status of Women, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 1-2 Maret 2006.

-Menjadi narasumber pada International Conference on Parliaments, Crisis Preventi on and Recovery, hosted by UNDP and the Government of Representatives of Belgium, 19-21 April 2006.

-Menjadi narasumber pada Internati onal Conference of Islamic Scholars di Jakarta, Indonesia, Mei 2006.

-Menjadi narasumber di Muktamar ke-5 Pertumbuhan- Pertumbuhan Perempuan Islam Dunia Islam Kontemporari di Shah Alam, Selanggor, Darul Ehsan, Malaysia, pada 13-15 Agustus 2006.

Pidato Monumental Anti Orba

Nama Khofifah mulai populer di panggung nasional setelah membacakan pidato sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam SU MPR 1998. Pidato Khofifah itu sangat monumental karena merupakan pidato kritis pertama terhadap Orde Baru di ajang resmi selevel Sidang Umum MPR.

Khofifah berbicara kritis. Dia mengkritik Pemilu 1997 yang penuh kecurangan. Perempuan cerdas itu melontarkan ide-ide demokratisasi. Dia juga berbicara lantang seperti para mahasiswa yang marak demonstrasi di jalan. Mungkin Khofifah masih terbawa oleh suasana sebagai mahasiswa. Maklum, saat itu umurnya masih muda, 33 tahun. Pidato Khofifah memang sangat monumental. Para anggota MPR yang didominasi Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi ABRI, dan Fraksi Utusan Golongan terperanjat dengan pidato yang menohok jantung Orde Baru itu.

Yang paling terkejut adalah Fraksi ABRI. Maklum, yang dibacakan Khofifah sangat berbeda dengan naskah yang diterima oleh Cilangkap (Mabes ABRI) dari FPP. Di era Orba semua pidato di depan institusi resmi atau di depan publik terlebih dahulu diserahkan ke Cilangkap . Mengapa naskah pidato yang dibacakan Khofifah berbeda dengan yang diserahkan ke Cilangkap? Ternyata ada ceritanya. Setelah ditunjuk menjadi juru bicara FPP, perempuan kelahiran Surabaya itu menerima naskah pidato resmi. Salinan pidato itu juga diserahkan ke Cilangkap.

Khofifah mempunyai kebiasaan selalu membaca berulang-ulang sebelum tampil di muka umum. Bahkan, di rumahnya pun dia membuat simulasi. Isi pidatonya memang memuji-muji pemerintah Soeharto. "Bahkan, pembantu saya berkomentar, kok hanya memuji," cerita Khofifah.

Sebelum dibacakan di depan MPR, naskah itu juga dibaca secara resmi dalam forum internal anggota FPP. Di depan koleganya itu, suara Khofifah tak keluar. Sejumlah anggota FPP langsung mengusulkan agar Khofifah diganti. Namun, beberapa tokoh senior FPP saat itu, seperti Yusuf Syakir dan Hamzah Haz, tetap mempertahankan Khofifah. Lantas, Khofifah diajak bertemu dengan Ismael Hasan Metareum (ketua umum PPP) waktu itu.

Khofifah ditanya apa yang menyebabkan suaranya tak keluar. "Isi naskah tak sesuai dengan hati nurani saya," jawab Khofifah. Dia tidak sreg dengan pidato yang memuji Orba itu. Lantas, para pemimpin PPP memutuskan merombak naskah pidato tersebut biar suara Khofifah keluar. Urusan merombaknya pun diserahkan kepada yang membaca.

"Saya langsung merombaknya. Saya tulis sesuai dengan hati nurani. Sekitar 90 persen isi naskah yang saya ganti," cerita Khofifah. Saat naik ke podium SU MPR, Khofifah begitu percaya diri. Dia berbicara dengan lantang. Mengkritisi gaya pemerintah yang mengekang demokratisasi. Mengungkit pemilu yang berada dalam kekangan pemerintah.

Para penonton TV di rumah yang saat itu sudah dijangkiti sikap apatis terhadap Orba pun bertepuk tangan. TV diperbolehkan siaran langsung karena salinan pidato Khofifah sudah diserahkan ke Cilangkap. Tapi, kenyataannya, pidato yang dibacakan perempuan lulusan Unair itu berbeda dengan yang berada di tangan para jenderal.

Turun dari panggung pidato, Khofifah disambut senyum kecut oleh para petinggi F-KP dan F-ABRI yang duduk di depan. Bahkan, sejumlah jenderal langsung menegurnya karena mengungkit-ungkit pemilu yang telah berlalu.

Khofifah pulang ke Hotel Sahid, tempat markas FPP. Namun, suami tercintanya, Indar Parawansa, meminta Khofifah beristirahat di rumah. Dia khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

Pidato Khofifah itu menjadi catatan sejarah. Itu pidato formal di forum formal yang secara terbuka mengkritik rezim Soeharto yang tengah berkuasa. Pidato yang mengangkat Khofifah menjadi politikus yang disegani di tanah air.

Bergabung dengan PKB

Perubahan peta politik pasca lengsernya orde baru membuat Khofifah keluar dari PPP. Merasa kiprahnya di dunia politik dihantarkan oleh NU, Khofifah hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU pada awal era reformasi.

Selanjutnya, Pada 1998-2000 ia kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Sinar karirnya terlihat semakin terang saat ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Bagi Khofifah partai adalah kendaraan. Sementara NU adalah rumah bagi dirinya. Karena itu, meski aktif di partai, Khofifah tetap mendedikasikan hidupnya untuk NU, organisasi yang selama ini berperan besar membesarkan namanya.

Meski kini ia tak lagi menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, Khofifah tetap getol bicara isu perempuan. Kegiatan yang digelutinya pun tetap seabrek. Kegiatan kunjungan ke daerah-daerah sangat padat. Kondisi itu membuatnya kerap tinggal jauh dari suami serta empat orang anaknya.

Untunglah suami, Indar Parawansa memberikan ruang bagi Khofifah untuk berekspresi. Bila sedang tidak bertugas, sang suami yang berprofesi sebagai PNS biasanya ikut mendampingi Khofifah bila ia berkunjung ke luar kota.

Saking sibuknya, ia pernah diprotes oleh anak pertamanya yang waktu itu masih TK. Saat itu, kegiatan PKB yang baru berdiri sangat banyak, sampai-sampai ia tak bisa pulang hingga 20 hari lamanya. Protes yang dilayangkan anaknya pun tergolong unik, yaitu dengan menulis di tembok dengan tulisan besar-besar.

”Ibu, bubarkan saja partainya. Ibu nggak pernah pulang!” ungkap Khofifah soal protes anaknya itu.

Khofifah paham perasaan anaknya. Dengan lembut, ia mencoba memberikan pengertian pada si sulung. Akhirnya anaknya mengerti. Untuk memberi pengertian pada anak-anaknya, Khofifah punya cara tersendiri. Kadang ia mengajak anaknya melihat aktivitasnya di luar rumah, hingga mereka pun akhirnya paham betul dengan kesibukan ibunya di luar rumah.

Hingga kini, Khofifah masih dipercaya menjadi Ketua Umum Muslimat NU. sudah dua periode ia memimpin organisasi perempuan terbesar di Indonesia tersebut. Meski tiap hari disibukkan dengan aktivitas politik, Khofifah tetap pandai mengatur waktu. Sehingga organisasi yang dipimpinya mengalami banyak kemajuan.

Kongres Muslimat NU tahun 2006 di Batam menjadi ujian berat baginya. Ia harus bersaing ketat dengan Lily Wahid, adik kandung Gus Dur untuk menduduki jabatan Ketua Umum Muslimat. Namun karena prestasinya, ia terpilih sebagai Ketua Umum untuk yang kedua kalinya. Saat itu, ia memperoleh lebih dari 70 persen suara Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC).

Sejak masih kuliah, ia mengaku telah tertarik dengan isu-isu perempuan. Karena itu, kesempatan menjadi Ketua Umum Muslimat dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan nasib perempuan.

Soal kiprahnya di politik, ia memilih berjuang dengan masuk ke dalam sistem, karena banyak sekali kebijakan umum yang diputuskan di DPR. Tidak hanya sekadar legislasi tetapi juga berkaitan dengan budget.

Khofifah memberikan peratian lebih terhadap kasus kematian ibu melahirkan yang masih sangat tinggi di Indonesia. Kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 307/100 ribu per kelahiran hidup. Jumlah tersebut bisa berkurang, jika ada peningkatan anggaran untuk kesehatan.

“Kalau misalnya ada teman di DPR/DPRD yang memahami persoalan ini dan ingin ada kebijakan secara spesifik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dia punya peluang dan ruang relatif luas daripada mereka yang ada di luar,” ujarnya.