Prof. Dr. Bungaran Saragih (lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 17 April 1945; umur 67 tahun) adalah Menteri Pertanian pada Kabinet Gotong Royong. Ia lulus S1 pada tahun 1971 dari Institut Pertanian Bogor dan meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari North Carolina State University, Amerika Serikat pada tahun 1980.
Ketika di Kabinet Persatuan Nasional
Hal pertama yang ia lakukan setelah menjabat Menteri Pertanian adalah merumuskan visi dan misi serta program dan kebijakan. Setelah itu masuk pada tahap implementasi. Dalam hal ini, ia melakukan tiga hal: Pertama "memadamkan kebakaran" yaitu persoalan yang mendesak kalau tidak akan berdampak jelek; Kedua meletakkan fondasi untuk bisa melakukan pekerjaan yang lain, Ketiga adalah belajar terus dan berbuat lebih baik.
Yang dimaksud dengan memadamkan kebakaran itu melakukan tindakan mengamankan distribusi dan penyediaan pangan. "Kita berusaha supaya harga tidak bergejolak. Kita melakukan itu dengan memanfaatkan mekanisme pasar dan mengatur supaya produksi, distribusi, dan konsumsi berjalan satu sama lain sehingga tidak ada gejolak harga yang mencemaskan," kata alumni S1 IPB (1977) ini.
Kemudian ia berupaya memadamkan kebakaran yang lain yaitu soal harga dasar gabah. Ia berupaya menciptakan mekanisme harga, memelihara harga dasar dan membuat harga pasar tidak jauh berbeda dengan harga pasar.
Saat terjadi pergantian Presiden dari Gus Dur ke Megawati Sukarnoputri, ia tetap dipertahankan pada jabatan memimpin Departemen Pertanian. Sehingga pantas ia bersyukur, karena ada kontinuitas dan konsistensi apa yang yang sudah ia pikirkan hingga sampai 2004.
Ia ingin mewujudkan impiannya mendorong sektor pertanian menjadi lokomotif peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Menurutnya, selama ini sektor pertanian terutama agrobisnis kurang maju sebab tidak mendapat dukungan dari perbankan. Padahal, sektor pertanian terbukti mampu bertahan ketika Indonesia dalam kondisi krisis ekonomi.
Maka untuk memperkuat sektor pertanian, khususnya agrobisnis, saat berdialog dengan kalangan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan UKM, di Semarang, tahun 2003 lalu, ia mengatakan perlu ada kredit usaha kecil menengah (UKM) khusus untuk agrobisnis. Tentu dengan bunga rendah untuk memajukan sektor agrobisnis.
Ia yakin di Indonesia, agrobisnis bisa jadi bidang yang strategis, karena bisa menimbulkan pertumbuhan (ekonomi). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan Indonesia tahun 2002 sebesar 3,5 persen. Pertanian tumbuh 3,8 persen, industri pengolahan hasil pertanian tumbuh 3,6 persen. Ini menunjukkan bahwa agrobisnis nasional pertumbuhannya lebih besar daripada pertumbuhan nasional.
Menurutnya, pemerintah sendiri selama ini kurang mendukung pengembangan sektor pertanian. Buktinya, alokasi dana untuk sektor pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2002 hanya sebesar Rp 2,2 trilyun. Dunia perbankan juga tidak mendukung karena dengan bunga perbankan 18 persen sangat memberatkan petani.
Kondisi ini sangat berbeda dengan Thailand. Pertanian di Thailand bisa maju karena perbankan sangat mendukung. Bunga perbankan untuk petani hanya 1 persen. Begitu pula di Cina 2 persen, di Australia 3 persen sampai 4 persen. Bila dilihat 15 tahun lalu, pertanian di Thailand tidak terkenal, sekarang mereka mampu menjadi produsen kopi robusta terbesar di dunia. Itu karena dukungan perbankan. Sementara di Indonesia bunganya 18 persen. "Bagaimana sektor agrobisnis mau maju," katanya.
Sektor pertanian di Indonesia, masih bersifat self financing. Kalaupun ada pengusaha yang bisa maju dengan usaha agrobisnisnya, bukan karena bantuan perbankan. Mereka bisa maju karena mereka punya modal sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika perkembangan sektor agrobisnis tidak bisa optimal.
Pria bergaya hidup sederhana ini menandaskan, dalam 5-6 tahun ke depan sektor pertanian bisa menjadi penggerak perekonomian. Untuk menggerakkan pertumbuhan di sektor pertanian, perlu bantuan perbankan dalam hal ini melalui mekanisme kredit UKM. Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan kepada Menko Kesra Jusuf Kalla mengalokasikan UKM sebesar Rp 4 trilyun untuk sektor agrobisnis.
Kredit itu bukan hanya untuk kepentingan bercocok tanam, tetapi juga usaha pertanian lainnya, seperti budidaya bunga, pengolahannya, transportasinya. "Kalau UKM agrobisnis bisa kita kembangkan, pasti luar biasa," ujarnya optimis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar