Biografi Marzuki Darusman

Marzuki Darusman, SH (lahir di Bogor, Jawa Barat, 26 Januari 1945; umur 71 tahun) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1999-2001 menggantikan Andi Muhammad Ghalib. Ia adalah kakak kandung dari komposer Indonesia Candra Darusman yang sampai saat ini aktif menjadi Direktur Human Rights Resource Centre (HRRC).
Pendidikan

Sosok yang lebih akrab dipanggil Kiki ini menamatkan pendidikan di bangku sekolahnya di SMA Kolese Kanisius. Karena ayahnya seorang diplomat, ia bersekolah di berbagai negara mengikuti ayahnya ditugaskan seperti Singapura, Australia, Perancis dan Portugal. Ia pernah mengenyam pendidikan di jurusan Fisika Murni Institut Teknologi Bandung dan jurusan Arsitektur Universitas Goethe Frankfurt namun tidak selesai. Marzuki menamatkan jenjang S1 jurusan Hukum internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1974. Selama kuliah, ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (1970-1971) dan Sekretaris Jenderal Badang Kerjasama Senat/Dewan Mahasiswa Bandung.
Karier

Kiki mengawali kiprah politik sejak menjadi Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat (1973-1974) dan Sekretaris Jenderal KNPI (1974-1978). Kemudian ia dipercaya menjadai Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia/AMPI (1978-1981) dan selama menjadi Ketua KNPI Pusat juga menjabat Sekretaris Jenderal Komisi Kerjasama Pemuda Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara/ASEAN (1978-1981). Kariernya terus menanjak dengan menjadi Wakil Presiden Dewan Pemuda Asia (1977-1993), Wakil Ketua IPU Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa(1990-1992). Di dalam negeri, kariernya tak kalah mentereng. Kiki dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1993-1998) lalu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1998-2003). Ia juga pernah menjadi Ketua Partai Golongan Karya, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Jaksa Agung Kejaksaan Agung Indonesia. Saat menjabat sebagai Jaksa Agung, ia dianggap berprestasi karena berhasil menggiring beberapa koruptor papan atas ke dalam jerat hukum, diantaranya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dalam kasus Bank Bali (sekarang Bank Permata) dan Raja Hutan Bob Hasan serta beberapa kroni Soeharto.[1] Selain itu ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 dan salah satu tokoh yang turut mendirikan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Marzuki_Darusman

Biografi Cacuk Sudarijanto

Ir. Cacuk Sudarijanto (lahir di Tulungagung, 29 Januari 1948 – meninggal di Jakarta, 10 Juni 2004 pada umur 56 tahun) adalah Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BPPN serta Direktur Utama di PT Telkom dan Bank Mega. Ketika menjabat sebagai Direktur Utama di PT Telkom, ia mendirikan Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom) dan MBA Bandung/Sekolah Tinggi Manajemen dan Bisnis Telkom (STMB Telkom) yang merupakan cikal-bakal berdirinya Telkom University.

Cacuk Sudarijanto adalah salah seorang yang berjuang keras mencetak insan-insan telekomunikasi melalui pendirian perguruan tinggi STTTelkom di tahun 1990 ketika dirinya menjabat Dirut Telkom. Sejak pendiriannya, Cacuk sangat menyadari bahwa perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi mesti diimbangi dengan sumber daya manusia(SDM) yang mumpuni.

Pemegang gelar Teknik Pertambangn ITB(1973) tersebut memiliki perhatian ekstra tinggi terhadap pembangunan SDM melalui, landmark strategy Program 321″. Beliau memiliki posisi penting dalam keseluruhan proses tranformasi Telkom, seorang pengamat ekonomi yang melakukan riset tentang perjalanan transformasi BUMN telekomunikasi ini bahkan menyebut ayah lima anak hasil perkimpoian dengan Titi Muktiani itu sebagai Bapak Transformasi Telkom.

Cacuk adalah manusia langka di Indonesia.Sosok manager-leader yang jujur, berdesikasi, memiliki visi jauh ke depan (visioner), tegas, keras, dan berani mengambil risiko, puji sang pengamat. Alhasil bukan berlebihan bila kemudia Cacuk Sudarijanto mendapat penghargaan dari Lembaga Manajemen UI, lantaran dianggap berhasil meletakkan dasar-dasar manajemen modern bagi Telkom.

Cacuk memunculkan ide mendirikan STTTelkom yang fenomenal di tahun 1991 (pendaftar dari 30.000 orang diseleksi tinggal 1000 orang diambil dari seluruh pelosok Indonesia untuk menjadi mahasiswa ikatan dinas di PT.Telkom). Beliau bahkan bercita-cita, jika jaman itu (zaman Orde baru) yang dihadiri wisudanya oleh Presiden dari kalangan militer adalah Akmil, dari kalangan Pamong Praja adalah STPDN, dari kalangan Sipil/BUMN adalah STTTelkom. Bahkan Cacuk sampai mengeluarkan statement untuk mahasiswa STTTelkom yang dimotivasinya dengan jargon Otak ITB, Hati Gontor, Disiplin Magelang. Walau kemudian kedepannya STTelkom tidak berkembang seperti yang dicita-citakan Cacuk, setidaknya hal ini menjadi fundamental dari STTTelkom yang saat ini sudah berubah menjadi IT Telkom.

Di internal perusahaan, untuk memotivasi karyawan, Cacuk menaikkan gaji hingga 300 persen. Suatu jumlah yang tidak mungkin terjadi pada masa sebelumnya. Bonus diberikan kepada karyawan yang telah memberikan pelayanan terbaik. Untuk memberi kesan yang lebih dinamis, logo perusahaan diubah.

Dalam tempo kepemimpinannya dari 1998-1992, PT Telkom telah memiliki 3,5 juta satuan sambungan dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. Cacuk telah meletakkan tonggak perubahan di perusahaan itu. Sulit membicarakan perubahan di PT Telkom tanpa menyebut nama Cacuk.

Berhasil melambungkan kinerja Telkom menjadi salah satu BUMN andalan di bidang layanan jasatelekomunikasi, mantan Dirut Bank Mega(1996-1998), Direktur Operasi Indosat(1980-1988), dan Direktur Operasional IBM Indonesia (1974-1980) itu berhenti dari Telkom setelah empat tahun menjabat. Posisinya sebagai Dirut digantikan Setyanto P.Santoso.

Menilik jasa-jasanya, Cacuk Sudarijanto yang sempat aktif dalam partai politik yang didirikannya, Partai Daulat Umat, pantas dikenang dan dihargai tidak hanya seluruh karyawan PT.Telkom tetapi seluruh insan telekomunikasi di Indonesia. Pasalnya, tanpa jasa Cacuk Sudarijanto sebagai pendobrak Telkom, maka peta telekomunikasi di Indonesia tidak akan seperti sekarang.

Belajarlah sebanyak-banyaknya. Get all the education you can! Sesudah itu, lakukanlah sesuatu. Bagi bangsa Indonesia! (Cacuk Sudarijanto)

Karier

•     2000-2001 - Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional, Kabinet Persatuan 

Nasional

•     2000 - Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional
•     1998-1999 - Direktur Jenderal Usaha Kecil dan Menengah, Departemen Koperasi dan UKM
•     1996-1998 - Direktur Utama PT. Bank Mega Tbk.
•     1988-1992 - Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia
•     1980-1988 - Direktur Operasi PT. Indosat
•     1974-1980 - IBM Indonesia dengan Posisi terakhir sebagai Direktur Operasi

Di luar karier

•     1995 - Direktur Eksekutif, Panitia Nasional 50 Tahun Indonesia Merdeka
•     1987-2000 - Pengajar LEMHANNAS
•     PERMANIN (Persatuan Manajemen Indonesia)

Buku/Artikel tulisan Cacuk Sudarijanto

•     Belajar Tiada Henti, Autobiografi
•     Jurus Manajemen, Kumpulan Artikel

Penghargaan

•     Satya Lencana

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Cacuk_Sudarijanto

http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016857522/cacuk-sudarijanto-bapak-transformasi-telkom/

Biografi Manuel Kaisiepo

Manuel Kaisiepo (lahir di Biak, Papua, 25 Desember 1953; umur 60 tahun) adalah Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Gotong Royong. Ia merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Manuel merupakan anggota komisi Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi, Lingkungan Hidup (Komisi VII). Sebelum meniti karir sebagai menteri, Manuel Kaisiepo merupakan seorang editor Jurnal Prisma (LP3ES) di Jakarta.

Ia juga pernah berkarir sebagai wartawan Kompas, Jakarta pada tahun 1984-2000.

Sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, ia dikenal sangat berusaha memperjuangkan keadilan bagi rakyat di kawasan Indonesia bagian Timur, khususnya Papua.

Sebagai putra daerah asli Papua, ia memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat Papua di segala aspek kehidupan. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus perjuangan Manuel Kaisiepo adalah permasalahan perang suku yang masih sering terjadi di Papua pada saat itu. Ia menilai bahwa pecahnya perang suku di Papua merupakan akibat dari kekacauan logika yang terjadi di antara anggota masyarakat.

Manuel Kaisiepo sempat menulis buku berjudul "Komitmen Manuel Kaisiepo: bagi kawasan timur Indonesia dalam kebijakan SDA dan SDM Seri pembangunan kawasan timur Indonesia" dan diterbitkan oleh Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Republik Indonesia, 2004.

Pada tahun 2009, ia pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2003. Kasus korupsi ini diduga menimbulkan kerugian negara yang mencapai Rp 71 miliar.

Pada tahun 2011, Manuel Kaisiepo turut menanggapi kegagalan terlaksananya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) . Menurut dia, saat Undang-Undang Otsus dirancang, semua berharap sangat besar karena isinya sangat baik dan berupa konsensus politik yang akan mengakhiri konflik-konflik di masa lampau pada waktu itu.

Riset dan analisa oleh Pilar Asa Susila

PENDIDIKAN

Sarjana Hubungan Internasional FISIP UGM (1973 - 1975)
Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta. (1977 - 1979)
Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara (1984)
Institute of Management, Jakarta S2, MBA, Honolulu (2000)

KARIR

Editor Jurnal Prisma (LP3ES), Jakarta
Wartawan Kompas Jakarta 1984 - 2000
2000-2001 Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Persatuan Nasional
2001-2004 Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Gotong Royong
Anggota DPR 2009 - 2014

Biografi Anak Agung Gde Agung

Putra sulung dari Dr.Ida Anak Agung Gde Agung, seorang Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Presiden pertama RI Ir.Soekarno.

Karyanya yang bernama “Tri Hita Karana” yang dia jelaskan dalam disertasinya ini dinilai oleh para professor Universitas Leiden, Belanda, bersifat menyeluruh dan dapat diterapkan di berbagai kebudayaan di dunia yang mengalami erosi. Penelitian yang dia kembangkan dapat mengidentifikasi dengan pasti masalah dan bagaimana solusinya.

Disertasinya ini meraih predikat summa cum laude, sekaligus pioneering, karena Anak Agung Gde Agung dianggap menciptakan metode baru dalam penelitian antropologi. Metodologi yang kuantitatif ini dianggap memberi terobosan, yaitu sebagai cara terbaik menganalisis status kebudayaan, mengidentifikasi dengan pasti sebab-sebab erosi, serta menganalisis dampak dan solusinya dengan tepat dan pasti. Upacara penyerahan gelar seusai pengujian di depan 10 mahaguru itu menjadi istimewa karena Rektor Universitas Leiden Prof DD Breimer membacakan surat Ratu Beatrix yang dibawa utusan kerajaan untuk Anak Agung Gde Agung.

PENDIDIKAN

Universitas Leiden Belanda program doktor di bidang konservasi biokultural dan pengembangan masyarakat

KARIR

Menteri Negara Masalah Kemasyarakatan
Bupati Gianyar, Bali
Anggota kommisi II DPRD Provinsi Bali fraksi PDI Perjuangan tahun 2009

PENGHARGAAN

Namanya berada di urutan nomor sembilan, setelah nama dari delapan tokoh terkemuka seluruh dunia, yang menjadi pelopor di bidangnya masing-masing, seperti Winston Churchill, Nelson Mandela, dan Albert Einstein.

Biografi Anwar Supriyadi

Anwar Supriyadi (lahir di Semarang, 23 Desember 1948; umur 65 tahun) adalah mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Perumka (1991-1995) dan Dirjen Bea Cukai (2006 - 2013).

Pendidikan

SDN Jomblang Timur I Semarang
SMP II Semarang
SMA I Semarang
Sarjana Ekonomi Perusahaan FE Universitas Diponegoro (1972)
Pascasarjana Transportasi Institut Teknologi Bandung (1983)

Riwayat Pekerjaan

2006-2013 Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
2003-2006 Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)
2001 Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
1998-2001 Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
1995-1998 Direktur Jenderal PPK Dep Kop UKM
1991-1995 Dirut Perumka

Biografi Ryaas Rasyid

Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (lahir di Gowa, Sulawesi Selatan, 17 Desember 1949; umur 64 tahun) adalah seorang politikus berkebangsaan Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya Ryaas Rasyid dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Persatuan Nasional. Setelah menyelesaikan sekolahnya di SMAN Gowa, Ryaas memilih untuk melanjutkan studinya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Ujung Pandang.

Pada tahun 1972, Ryaas mengawali karirnya di pemerintahan sebagai staf umum biro kepegawaian Kota Makasar, lalu berpindah-pindah bagian mulai dari menjadi staf administrasi bagian pemerintahan, staf tata usaha, sampai akhirnya dia diminta menjadi mantri polisi (sekarang disebut wakil camat) Kecamatan Mariso. Ryaas diangkat sebagai Lurah Melayu, Kecamatan Wajo, Makassar dan disahkan pada bulan Agustus 1972. Empat tahun lamanya Ryaas bertugas sebagai lurah. Dalam masa kepemimpinannya, Ryaas berhasil menjadikan Kelurahan Melayu menjadi kelurahan terbaik di Makassar. Berbagai prestasi diraih. Juara kebersihan, juara pemasukan pajak, juara pembangunan lingkungan menjadi bagian dari prestasi Lurah Ryaas Rasyid.

Setelah purna tugas sebagai lurah, Ryaas memutuskan melanjutkan sekolah di IIP Jakarta. Ketekunan dan keuletannya mengantarkan ayah satu orang putera ini mendapat predikat lulusan terbaik di angkatan 1977. Setelah itu, Ryaas diminta untuk menjadi tenaga pengajar di almamaternya. Meski sangat tertarik dengan tawaran itu, Ryaas menolaknya karena dia harus kembali untuk membaktikan diri bagi daerahnya.

Ryaas lalu kembali ke Makassar dan memangku jabatan sebagai wakil kepala sub dinas pajak. Di jabatan ini ia kembali menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang handal. Dengan pendekatan personal yang baik, kinerja seluruh jajarannya meningkat. Bonus dan insentif tambahan diberikan kepada staf yang menjalankan tugas dengan baik. Hasilnya pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah meningkat sekitar 200% dari masa sebelumnya.

Prestasi itu membuat Ryaas diangkat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kota Makasar. Pada pertengahan tahun 1979, Ryaas memutuskan kembali ke Jakarta dan menjadi dosen di IIP. Tak hanya menjadi seorang dosen, Ryaas juga menjadi konsultan politik pemerintah, menjadi peneliti sekaligus menjadi staf khusus Irjen Depdagri dilakoninya. Saat merasa sudah cukup aman secara ekonomi, Ryaas memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Dia kemudian menjatuhkan pilihannya di Northern Illinois University Amerika Serikat. Ryaas berhasil menyelesaikan kuliah master beserta tesis dalam waktu 20 bulan dengan gelar MA Politcal Science. Ryaas kemudian kembali ke Jakarta dan menjadi Direktur Laboratorium Pemerintahan IIP. Pada bulan Desember 1989, Ryaas kembali lagi ke AS untuk mengambil program doktoralnya di University of Hawaii. Setelah selesai pada Juli 1994 ia kembali ke Jakarta. Dan, pada bulan September 1994, Ryaas dipercaya untuk menduduki kursi rektor IIP.

Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menunjuk Ryaas untuk menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada masa Kabinet Persatuan Nasional. Jabatan ini sekaligus menjadi langkah progresif Ryaas di dunia politik, Pada tahun 2002, dia bersama Andi Mallarangeng mendirikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK). Selain itu, Ryaas juga aktif di organisasi kemasyarakatan dimana Ryaas pernah ditunjuk menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) dari tahun 2005 hingga tahun 2008.


PENDIDIKAN

SMAN Gowa
Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Ujung Pandang
Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta
M.A. Political Science USA 1988
Ph.D Political Science USA 1994 Universitas Hawaii, Amerika Serikat.

KARIR

Rektor IIP 1995 - 1998
Anggota MPR RI 1997 - 2002
Dirjend PUOD 1998 - 1999
Menteri Negara OTDA 1999 - 2000
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Persatuan Nasional 2000 - 2001
Anggota Dewan Pertmbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 2010 - sekarang

PENGHARGAAN

Satya Lencana Karya Satya 25 Tahun 1998
Bintang Mahaputra Utama 1998

Biografi Freddy Numberi

Laksamana Madya TNI (Purn.) Freddy Numberi (lahir di Serui, Yapen Waropen, Papua, 15 Oktober 1947; umur 66 tahun)atau yang biasa disapa dengan Freddy Numberi, adalah salah seorang politikus berkebangsaan Indonesia yang sebelumnya lebih dulu dikenal sebagai seorang tokoh militer asal bagian paling timur Indonesia, Papua. Selama berkarir dalam bidang kemiliteran, Numberi dipercaya menjabat dalam berbagai posisi penting dalam tubuh Angkatan Laut Indonesia. Selepas masa baktinya dalam jajaran TNI-AL, pria ini ditarik ke dalam dunia politik dengan mengampu jabatan sebagai orang nomor satu (Gubernur) di tanah kelahirannya sendiri, Papua, pada 1998.

Posisinya sebagai Gubernur propinsi paling timur Indonesia tersebut membawa Numberi melangkah semakin jauh dan yakin ke kancah politik Indonesia. Kiprah dan sepak terjangnya dalam dunia pemerintahan juga semakin diakui dengan dilantiknya pria asli Papua ini sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada masa Kabinet Persatuan Nasional periode 1999-2001, di bawah pimpinan (almarhum) Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada masa kepemimpinan Presiden RI berikutnya, Megawati Soekarnoputri, pria kelahiran Yapen Waropen pada 1947 ini diangkat oleh anak dari Presiden pertama RI tersebut sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara Italia dan Malta. Posisi duta besar tersebut kemudian dilepas dan Numberi kembali ditarik dalam jajaran kementerian kabinet pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberinya amanat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia (2004).

Pada masa pemerintahan Presiden SBY berikutnya, Freddy Numberi kembali diberi kepercayaan untuk menduduki kursi kementerian dalam kabinet, hanya kali ini  sebagai Menteri Perhubungan Indonesia. Pada sekitar 2011 lalu, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet, jabatan kementerian tersebut dilepas dari Numberi dan diberikan pada penggantinya, E.E. Mangindaan.

Selama menjalani karir politiknya, Numberi tercatat sempat tersandung beberapa kasus. Di antara yang sempat mencuat adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan konflik rumah tangga lain pada 2012 lalu. Dalam kasus ini, Numberi harus berhadapan dengan istrinya sendiri, Annie Numberi, yang melaporkan purnawirawan TNI-AL ini ke Polda Metro Jaya dengan tudingan KDRT yang telah berlangsung sejak 2010.


PENDIDIKAN

Pendidikan Khusus AAL di Surabaya (1969-1971).
Akademi Angkatan Laut 1968.
SMA (1967) di Jayapura.

KARIR

Menteri Perhubungan RI, 22 Oktober-2009-19 Oktober 2011.
Menteri Kelautan dan Perikanan (2004–2009).
Duta Besar RI untuk Italia dan Malta.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 29 Oktober 1999–29 Agustus 2000.
Gubernur Irian Jaya, April 1998-2001.
Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Irian Jaya-Maluku.
Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frosch, dan Kondor (1995-1996).
Komandan KRI Sembilan di kawasan timur.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat