Biografi Agum Gumelar

Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 Desember 1945; umur 66 tahun) adalah mantan Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong. Ia adalah lulusan tahun 1969 dari Akademi Militer Nasional Magelang. Pada tahun 1998, ia mendapat gelar master dari American World University, salah satu organisasi yang dilarang beroperasi oleh Dikti Depdiknas pada tahun 2005 karena melakukan tindakan jual gelar.

Dalam Pilpres 2004, dia dicalonkan oleh PPP sebagai calon wakil presiden sama Hamzah Haz sebagai calon presiden, di putaran pertama, pasangan itu meraih 3,01% dari total jumlah suara.

Dia juga mencalonkan diri dalam Pilkada DKI 2007

Tahun 2008, Agum dicalonkan PDIP menjadi Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Nu'man Abdul Hakim, namun berakhir dengan kegagalan.

Agum Gumelar juga menjabat sebagai Honorary Chairman Media Nusantara Citra.

Pada tahun 2011, Agum Gumelar ditunjuk oleh FIFA sebagai Ketua Komite Normalisiasi untuk mengatasi kisruh dalam tubuh PSSI.

Karier

2011: Ketua Komite Normalisasi PSSI
2003-2007: Ketua Umum KONI Pusat
2001-2004: Menteri Perhubungan Kabinet Gotong Royong
2001: Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan Kabinet Persatuan Nasional
1999-2003: Ketua Umum PSSI
1999-2000: Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Kabinet Persatuan Nasional
1999-2000: Menteri Perhubungan Kabinet Persatuan Nasional
1998-1999: Gubernur Lemhannas

Biografi Rizal Ramli

Dr. Rizal Ramli (lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1953; umur 58 tahun) adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional ketika Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa. Pengagum Einstein ini sempat menikmati bangku kuliah di Jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 1990. Ia mendirikan Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan saat ini sekaligus menjabat sebagai ketua.

Di masa pemerintahan presiden Soeharto, Ramli pernah ditahan karena memprotes pemilihan kembali Soeharto pada tahun 1978. Sekembalinya dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan pendidikan Doktor ekonominya, Ramli bersama beberapa orang ekonom lain seperti Laksamana Sukardi mendirikan ECONIT Advisory Group. Ia pernah pula menjadi KABULOG (Kepala Badan Urusan Logistik).

Ketika masih aktif sebagai Managing Director ECONIT, Dr Rizal Ramli dan rekan-rekannya di lembaga think-tank ekonomi independen ini sering mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Misalnya saja kritik terhadap kebijakan Mobil Nasional, Pupuk Urea, Pertambangan Freeport, dan sebagainya.

Kabulog

Kiprah Dr Rizal Ramli di pemerintahan diawali dengan menjadi Kepala Bulog pada masa Pemerintahan Gus Dur. Meskipun tidak lama menjabat sebagai Kabulog, banyak terobosan penting dilakukannya untuk memperbaiki kinerja Bulog. Ia mereformasi Bulog menjadi lembaga yang lebih transparan dan accountable, misalnya saja dengan penghapusan rekening off-budget menjadi on-budget. Selama kepemimpinan Dr Ramli, Bulog berhasil melakukan penghematan dan peningkatan efisiensi biaya yang cukup signifikan sehingga menghasilkan surplus yang cukup besar. Ia juga melakukan penyederhanaan dan konsolidasi rekening-rekening Bulog yang sebelumnya berjumlah 117 rekening menjadi hanya sembilan rekening saja.

Selama kepemimpinan Dr Rizal Ramli di Bulog inilah dilakukan proses restrukturisasi untuk mempersiapkan Bulog menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Dr Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000. Beberapa hari setelah diangkat sebagai Menko menggantikan Kwik Kian Gie, Dr Ramli mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi. Program percepatan pemulihan ekonomi tersebut meliputi:

1. Menciptakan stabilitas di sektor finansial
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan untuk memperkuat stabilitas sosial-politik
3. Memacu pengembangan usaha skala mikro dan usaha kecil menengah (UKM)
4. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani
5. Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi daripada berlandaskan pinjaman
6. Memacu peningkatan ekspor
7. Menjalankan privatisasi bernilai tambah
8. Melaksanakan desentralisasi ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal
9. Mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya alam, dan
10. Mempercepat restrukturisasi perbankan

Biografi Kwik Kian Gie

(credit Image: Tempo)

Kwik Kian Gie (Hanzi: 郭建義, pinyin: Guo Jianyi) (lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1935; umur 77 tahun) adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa.

Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi (1999 - 2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001 - 2004). Kwik merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan.

Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia

Biografi Burhanuddin Abdullah

Burhanuddin Abdullah (lahir di Garut, Jawa Barat, 10 Juli 1947; umur 64 tahun) adalah gubernur Bank Indonesia saat ini. Ia menjabat Gubernur BI sejak 17 Mei 2003. Ia juga pernah menjadi Menko Perekonomian pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid.

Biografi Basri Hasanuddin

Prof. Dr. Basri Hasanuddin MA (lahir di Pambusuang, Polman, Sulawesi Barat, 6 November 1939; umur 72 tahun) adalah salah satu mantan Menteri Indonesia. Ia pernah juga menjabat sebagai rektor Universitas Hasanuddin dan Duta Besar RI untuk Iran. Dia adalah salah satu pencetus terbentuknya provinsi Sulawesi Barat. Pendidikan terakhirnya adalah S3 University of Phillipines, Filipina.

Biografi Soerjadi Soedirdja

Jenderal TNI (HOR) Soerjadi Soedirdja (lahir di Batavia, 11 Oktober 1938; umur 73 tahun) adalah salah satu tokoh militer dan politik Indonesia. Soerjadi Soedirdja juga menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997.

Di masa kepemimpinannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air. Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan pada masanya belum terwujud. Yang jelas, ia menyaksikan selesainya pembersihan jalan-jalan Jakarta dari becak, suatu usaha yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Bang Wi). Selain itu Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi pada masa Jakarta di bawah kepemimpinannya. Beliau juga merupakan salah satu dewan penyantun Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang berlokasi di jalan raya Jakarta km 4 pakupatan-serang,Banten.

Pendidikan

Akademi Militer Nasional Jurusan Infanteri (1962) dengan predikat Garuda Yaksa (Prestasi tertinggi bidang Fisik, Mental dan Akademik)
Seskoad (1974)
Pendidikan militer di Perancis (1974)
Seskogab (1979)
Lemhannas (1991)

Karier

Kasdam IV Diponegoro Jawa Tengah (1986-1988)
Pangdam Jaya (1988-1990)
Asisten Sospol ABRI (1990-1992)
Gubernur DKI Jakarta (1992-1997)
Menteri Dalam Negeri (1999-2001)
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (2000-2001)

Kabinet Persatuan Nasional [1999-2001]

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (1999-2001). Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.

Susunan

Susunan kabinet awal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Menteri koordinator

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999): Wiranto (sampai dengan 15 Februari 2000), Surjadi Soedirdja
(sejak 15 Februari 2000).

Perombakan I (23 Agustus 2000): Susilo Bambang Yudhoyono

Perombakan II (1 Juni 2001)& Perombakan III (12 Juni 2001): Agum Gumelar

2 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri


Pembentukan (26 Oktober 1999): Kwik Kian Gie (sampai dengan 10 Agustus 2000)

Perombakan I (23 Agustus 2000)& Perombakan II (1 Juni 2001): Rizal Ramli

Perombakan III (12 Juni 2001): Burhanuddin Abdullah

3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
(digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999)- Perombakan III (12 Juni 2001): Hamzah Haz (sampai dengan 26 November 1999), Basri Hasanuddin (sejak 26 November 1999).

Menteri Departemen

4 Menteri Dalam Negeri (bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999) - Perombakan III (12 Juni 2001) : Surjadi Soedirdja

5 Menteri Luar Negeri

Pembentukan (26 Oktober 1999) - Perombakan III (12 Juni 2001) : Alwi Shihab

6 Menteri Pertahanan

Pembentukan (26 Oktober 1999): Juwono Sudarsono

Perombakan I (23 Agustus 2000) - Perombakan III (12 Juni 2001): Mohammad Mahfud
(sampai dengan 20 Juli 2001), Agum Gumelar (sejak 20 Juli 2001)

7 Menteri Hukum dan Perundang-undangan (bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999)- Perombakan I
(23 Agustus 2000): Yusril Ihza Mahendra (sampai dengan 7 Februari 2001),
Baharuddin Lopa (sejak 7 Februari 2001)

Perombakan II (1 Juni 2001) - Perombakan III (12 Juni 2001): Marsillam Simanjuntak
(sampai dengan 20 Juli 2001), Mohammad Mahfud (sejak 20 Juli 2001)

8 Menteri Keuangan : Bambang Sudibyo, Prijadi Praptosuhardjo, Rizal Ramli

9 Menteri Pertambangan dan Energi (bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak perombakan I): Susilo Bambang Yudhoyono, Purnomo Yusgiantoro

10 Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Muhammad Jusuf Kalla (sampai dengan 26 April 2000), Luhut Binsar Panjaitan (sejak 26 April 2000)

11 Menteri Pertanian (bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I): Mohamad Prakosa, Bungaran Saragih

12 Menteri Kehutanan dan Perkebunan (bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak perombakan I): Nur Mahmudi Ismail (sampai dengan 15 Maret 2001,
Marzuki Usman(sejak 15 Maret 2001)

13 Menteri Perhubungan: Agum Gumelar, Budi Mulyawan

14 Menteri Eksplorasi Laut (bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I): Sarwono Kusumaatmadja, Rokhmin Dahuri

15 Menteri Tenaga Kerja (bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak perombakan I): Bomer Pasaribu, Al Hilal Hamdi

16 Menteri Kesehatan (bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I): Achmad Sujudi

17 Menteri Pendidikan Nasional: Yahya Muhaimin

18 Menteri Agama: Muhammad Tolchah Hasan

19 Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia (bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak perombakan I): Erna Witoelar

Menteri Negara

20 Menteri Negara Riset dan Teknologi: AS Hikam
21 Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak perombakan I): Zarkasih Nur
22 Menteri Negara Lingkungan Hidup: Alexander Sonny Keraf
23 Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia (digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I): Ryaas Rasyid
24 Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak perombakan I): Hidayat Jaelani I Gede Ardika
25 Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (dibubarkan pada perombakan I): Laksamana Sukardi (sampai dengan 26 April 2000), Rozi Munir (sejak 26 April 2000)
26 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (dibubarkan pada perombakan I): Mahadi Sinambela
27 Menteri Negara Pekerjaan Umum (dibubarkan pada perombakan I) : Rozik Boedioro Soetjipto
28 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak perombakan I) : Khofifah Indar Parawansa
29 Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia
(digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I): Hasballah M. Saad
30 Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan (digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I): Al Hilal Hamdi
31 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: Freddy Numberi, Ryaas Rasyid (sampai dengan 3 Januari 2001), Anwar Supriyadi
32 Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan (dibubarkan pada perombakan I): Dr. Anak Agung Gde Agung
33 Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia : Manuel Kaisiepo
34 Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II): Cacuk Sudarijanto

Pejabat setingkat menteri

35 Jaksa Agung: Marzuki Darusman, Baharuddin Lopa (sampai dengan 10 Juli 2001), Marsillam Simanjuntak (sejak 10 Juli 2001)
36 Panglima Tentara Nasional Indonesia: Widodo AS
37 Sekretaris Negara: Alirahman (sampai dengan 15 Februari 2000), Bondan Gunawan (15 Februari – 29 Mei 2000), Djohan Effendi (sejak 29 Mei 2000)

Sekretaris Kabinet

Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet. Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Perombakan

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.