Biografi Alwi Shihab

Alwi Abdurrahman Shihab (lahir di Rappang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat (dulu Sulawesi Selatan), 19 Agustus 1946; umur 65 tahun) adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menjabat dari 21 Oktober 2004 hingga 6 Desember 2005. Sebelumnya ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1999-2001. Ia juga adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Alwi adalah adik kandung mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII, Quraish Shihab dan paman dari presenter, Najwa Shihab. Ia menghabiskan masa kecil dan remajanya di Makassar, Malang, dan Kairo. Pendidikan sarjananya dalam bidang akidah filsafat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ujungpandang diselesaikan pada tahun 1986. Pada saat yang hampir bersamaan ia meraih gelar master dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Selain itu, Alwi juga mempunyai gelar master dari Universitas Temple, Amerika Serikat yang diterima pada tahun 1992.

Selain meraih dua gelar master, Alwi juga mempunyai dua gelar doktor, masing-masing dari Universitas Ain Syam, Mesir (1990) dan Universitas Temple (1995).

Sebelum bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan pulang ke Indonesia, Alwi menetap di Washington DC, AS. Di situ, ia mengajar agama Islam di Hartford Seminary sejak tahun 1996. Selain itu, ia juga mengajar di Harvard Divinity School di Universitas Harvard (1998), dan di Auburn Theological Seminary of New York.

Di kalangan cendekiawan dan pemikir Islam AS, nama Alwi tidak asing. Alwi adalah salah seorang ahli Islam pertama yang duduk dalam Board of Trustee pada Centre for the Study of World Religions, lembaga pengkajian yang berafiliasi dengan Harvard Divinity School.

Pada tahun 1999, ia menjadi anggota DPR. Kemudian ia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1999. Sejak tahun 2002, ia merupakan Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB). Di bawah kepemimpinannya, PKB bergandeng tangan dengan Golkar untuk mencalonkan Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Solahuddin Wahid sebagai calon presiden-wakil presiden pada Pemilu 2004, namun pasangan tersebut gagal terpilih. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, Alwi dijadikan Menko Kesra. Setelah dicopot dalam perombakan pada 5 Desember 2005, Alwi direncanakan akan menjabat sebagai utusan khusus untuk kerjasama dengan Timur Tengah.

Dari pernikahannya dengan Ashraf Shahab, MBA, seorang guru, Alwi memperoleh tiga anak, Rizvi, Samira, dan Samy.

Biografi Yusril Ihza Mahendra

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur, 5 Februari 1956; umur 56 tahun) adalah seorang politikus dan Intelektual Indonesia. Ia menjabat Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada periode 20 Oktober 2004-8 Mei 2007.

Di bidang politik, dari tahun 1998 hingga 2005 ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Yusril telah tiga kali menempati jabatan sebagai seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (26 Agustus 2000-7 Februari 2001), Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong (Agustus 2001-2004) dan terakhir Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu (20 Oktober 2004-2007).

Kehidupan

Yusril merupakan anak dari pasangan Idris dan Nursiha. Keluarga dari pihak ibunya berasal dari Bangkinang kemudian menetap di Belitung, dan dikemudian hari sesuai dengan adat Minangkabau, ia pun menyandang gelar sako (pusaka) sukunya yaitu Datuk Maharajo Palinduang.

Biografi Marsillam Simanjuntak

Marsillam Simanjuntak (lahir di Yogyakarta, 23 Februari 1943; umur 69 tahun) adalah Sekretaris Kabinet Januari 2000, Menteri Kehakiman Juni 2001, Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode Juli-Agustus 2001.

Pendidikan formalnya adalah di bidang kedokteran. Ia adalah alumni Fakultas Kedokteran UI (1971). Karier awalnya adalah sebagai dokter penerbangan di Maskapai Penerbangan Garuda, yang masih ditekuninya hingga sekarang. Namun demikian, masa kerjanya sempat 'terpotong' 17 bulan, karena pada tahun 1974 ia harus mendekam di rumah tahanan militer setelah disangka terlibat Peristiwa Malari. Penahanannya berakhir tanpa pernah diadili.

Selepasnya dari tahanan (1975) ia diangkat sebagai Kepala Kesehatan. Hanya saja, ia kemudian harus menerima keputusan percepatan masa pensiun karena menolak menjadi anggota Korps Pegawai Negeri (Korpri) dan indoktrinasi P-4.

Sejak bulan Oktober 2006 Marsillam diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bersama Agus Widjojo dan Edwin Gerungan, sebagai staf presiden yang dinamakan Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R).

Biografi Baharuddin Lopa

Baharuddin Lopa, S.H. (lahir di Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Indonesia, 27 Agustus 1935 – meninggal di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharuddin Lopa juga adalah mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Antara tahun 1993-1998, ia duduk sebagai anggota Komnas HAM.

Ia meninggal dunia di rumah sakit Al-Hamadi Riyadh, pukul 18.14 waktu setempat atau pukul 22.14 WIB di Arab Saudi akibat gangguan pada jantungnya.

Biografi Mohammad Mahfud

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. (lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957; umur 55 tahun) adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai menteri, ia adalah pengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Biografi Susilo Bambang Yudhoyono [SBY]

Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 62 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.

Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orangtuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.

Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.

Latar belakang dan keluarga

Ia lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari anak pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya dapat dilacak hingga Pakubuwana serta memiliki hubungan dengan trah Hamengkubuwana II.

Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor (Jawa Barat), SBY juga tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang adalah anak perempuan ketiga Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhi Wibowo (alm). Komandan militer Jenderal Sarwo Edhi Wibowo turut membantu menumpas PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Dari pernikahan mereka lahir dua anak lelaki, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (lahir 1978) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir 1980).

Agus adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1997 dan Akademi Militer Indonesia tahun 2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adhi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Letnan Satu TNI Angkatan Darat yang bertugas di sebuah batalion infantri di Bandung, Jawa Barat. Agus menikahi Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelar master-nya di Strategic Studies at Institute of Defense and Strategic Studies, Singapura. Anak yang bungsu, Edhie Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam Financial Commerce dan Electrical Commerce tahun 2005 dari Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat.

Pendidikan

Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
Jungle Warfare School, Panama, 1983
Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman, 1984
Kursus Komando Batalyon, 1985
Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, AS
Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS
Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 2004.

Karier militer

Tahun 1973, ia lulus dari Akademi Militer Indonesia (Akabri: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan intelek. Periode 1974-1976, ia memulai karier di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Pada tahun 1976, ia belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Kariernya berlanjut pada periode 1976-1977 di Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad, Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981, Paban Muda Sops SUAD (1981-1982. Periode 1982-1984, ia belajar di Infantry Officer Advanced Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Tahun 1983, ia belajar pada On the job training in 82-nd Airbone Division (Fort Bragg) Amerika Serikat, Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, Kursus Komando Batalyon (1985) dan meniti karier di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985), Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988), dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988).

Periode 1988-1989, ia belajar di Sekolah Komando Angkatan Darat dan melanjutkan ke US Command and General Staff College (Fort Leavenwort) Kansas Amerika Serikat pada tahun 1991. Periode (1989-1993), ia bekerja sebagai Dosen Seskoad Korspri Pangab, Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994, Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995) serta Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (1995-1996). Lulusan Master of Art (MA) dari Management Webster University Missouri ini juga meniti karier di Kasdam Jaya (1996), dan Pangdam II/Sriwijaya sekaligus Ketua Bakorstanasda. Pada tahun 1997, ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 oleh karena pengangkatannya sebagai menteri.

Karier politik

Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.

Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.

Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.

Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai karier politik puncak. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilu presiden 2004.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.

Ringkasan karier

Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
Dosen Seskoad (1989-1992)
Korspri Pangab (1993)
Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
Asops Kodam Jaya (1994-1995)
Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda
Asospol Kassospol ABRI/wakil Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Umum MPR 1998)
Kassospol ABRI/ Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
Menteri Pertambangan dan Energi (sejak 26 Oktober 1999)
Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan(Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid)
Menteri Koordinator Politik Dan Keamanan(Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri) mengundurkan diri 11 Maret 2004
Presiden Republik Indonesia (2004-2009)
Presiden Republik Indonesia (2009-2014)

Penugasan

Operasi Timor Timur (1979-1980), dan 1986-1988

Jenderal TNI (Purnawirawan) Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah ditugaskan dalam sebuah operasi di Timor-Timur pada periode 1979-1980 dan 1986-1988 ini meraih gelar doktor (Ph.D.) dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 3 Oktober 2004. Pada 15 Desember 2005, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ilmu politik dari Universitas Thammasat Bangkok (Thailand). Dalam pidato pemberian gelar, ia menegaskan bahwa politik merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai. Ia tidak yakin sepenuhnya kalau politik itu adalah ilmu.
Penghargaan

Tri Sakti Wiratama (Prestasi Tertinggi Gabungan Mental Fisik, dan Intelek), 1973
Adhi Makayasa (lulusan terbaik Akabri 1973)
Satya Lencana Seroja, 1976
Honor Graduate IOAC, USA, 1983
Satya Lencana Dwija Sista, 1985
Lulusan terbaik Seskoad Susreg XXVI, 1989
Dosen Terbaik Seskoad, 1989
Satya Lencana Santi Dharma, 1996
Satya Lencana United Nations Peacekeeping Force (UNPF), 1996
Satya Lencana United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja, and Western Sirmium (UNTAES), 1996
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, 1998
Bintang Yudha Dharma Nararya, 1998
Wing Penerbang TNI-AU, 1998
Wing Kapal Selam TNI-AL, 1998
Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, 1999
Bintang Yudha Dharma Pratama, 1999
Bintang Dharma, 1999
Bintang Maha Putera Utama, 1999
Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik, 2003
Bintang Asia (Star of Asia), 2005, oleh BusinessWeek
Bintang Kehormatan Darjah Kerabat Laila Utama, 2006, oleh Sultan Brunei
Doktor Honoris Causa, 2006, oleh Universitas Keio
Darjah Utama Seri Mahkota, 2008, oleh Yang DiPertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin
100 tokoh Berpengaruh Dunia 2009 kategori Pemimpin & Revolusioner Majalah TIME, 2009, oleh TIME

Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah dicalonkan untuk menjadi penerima penghargaan Nobel perdamaian 2006 bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka dan Martti Ahtisaari atas inisiatif mereka untuk perdamaian di Aceh.
Masa kepresidenan

MPR pada periode 1999–2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari pasangan Presiden Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.

Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk UKP4R, sebuah lembaga kepresidenan yang saat ini diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto (Marsilam Simandjuntak pada saat pembentukan) pada 26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers.

Layanan SMS Presiden

Sekitar bulan Juni 2005, Presiden SBY memulai layanan pesan singkat (SMS) ke nomor telepon selulernya di 0811109949 namun esok harinya terjadi gangguan teknis karena banyaknya SMS yang masuk dan sekarang diganti cukup dengan SMS ke 9949 setelah itu SMS akan dipilih dan disampaikan ke presiden. Nomor 9949 adalah tanggal lahir beliau (9 September 1949).

Tanggal 28 Juni 2005, Presiden SBY mengirimkan SMS kepada masyarakat dengan nama pengirim Presiden RI yang berisi tentang pencegahan narkoba. Kebenaran SMS ini sudah dikonfirmasikan dan juru bicara Presiden menyatakan berbagai SMS akan menyusul.

Biografi Agum Gumelar

Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 Desember 1945; umur 66 tahun) adalah mantan Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong. Ia adalah lulusan tahun 1969 dari Akademi Militer Nasional Magelang. Pada tahun 1998, ia mendapat gelar master dari American World University, salah satu organisasi yang dilarang beroperasi oleh Dikti Depdiknas pada tahun 2005 karena melakukan tindakan jual gelar.

Dalam Pilpres 2004, dia dicalonkan oleh PPP sebagai calon wakil presiden sama Hamzah Haz sebagai calon presiden, di putaran pertama, pasangan itu meraih 3,01% dari total jumlah suara.

Dia juga mencalonkan diri dalam Pilkada DKI 2007

Tahun 2008, Agum dicalonkan PDIP menjadi Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Nu'man Abdul Hakim, namun berakhir dengan kegagalan.

Agum Gumelar juga menjabat sebagai Honorary Chairman Media Nusantara Citra.

Pada tahun 2011, Agum Gumelar ditunjuk oleh FIFA sebagai Ketua Komite Normalisiasi untuk mengatasi kisruh dalam tubuh PSSI.

Karier

2011: Ketua Komite Normalisasi PSSI
2003-2007: Ketua Umum KONI Pusat
2001-2004: Menteri Perhubungan Kabinet Gotong Royong
2001: Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan Kabinet Persatuan Nasional
1999-2003: Ketua Umum PSSI
1999-2000: Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Kabinet Persatuan Nasional
1999-2000: Menteri Perhubungan Kabinet Persatuan Nasional
1998-1999: Gubernur Lemhannas

Biografi Rizal Ramli

Dr. Rizal Ramli (lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1953; umur 58 tahun) adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional ketika Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa. Pengagum Einstein ini sempat menikmati bangku kuliah di Jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 1990. Ia mendirikan Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan saat ini sekaligus menjabat sebagai ketua.

Di masa pemerintahan presiden Soeharto, Ramli pernah ditahan karena memprotes pemilihan kembali Soeharto pada tahun 1978. Sekembalinya dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan pendidikan Doktor ekonominya, Ramli bersama beberapa orang ekonom lain seperti Laksamana Sukardi mendirikan ECONIT Advisory Group. Ia pernah pula menjadi KABULOG (Kepala Badan Urusan Logistik).

Ketika masih aktif sebagai Managing Director ECONIT, Dr Rizal Ramli dan rekan-rekannya di lembaga think-tank ekonomi independen ini sering mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Misalnya saja kritik terhadap kebijakan Mobil Nasional, Pupuk Urea, Pertambangan Freeport, dan sebagainya.

Kabulog

Kiprah Dr Rizal Ramli di pemerintahan diawali dengan menjadi Kepala Bulog pada masa Pemerintahan Gus Dur. Meskipun tidak lama menjabat sebagai Kabulog, banyak terobosan penting dilakukannya untuk memperbaiki kinerja Bulog. Ia mereformasi Bulog menjadi lembaga yang lebih transparan dan accountable, misalnya saja dengan penghapusan rekening off-budget menjadi on-budget. Selama kepemimpinan Dr Ramli, Bulog berhasil melakukan penghematan dan peningkatan efisiensi biaya yang cukup signifikan sehingga menghasilkan surplus yang cukup besar. Ia juga melakukan penyederhanaan dan konsolidasi rekening-rekening Bulog yang sebelumnya berjumlah 117 rekening menjadi hanya sembilan rekening saja.

Selama kepemimpinan Dr Rizal Ramli di Bulog inilah dilakukan proses restrukturisasi untuk mempersiapkan Bulog menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Dr Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000. Beberapa hari setelah diangkat sebagai Menko menggantikan Kwik Kian Gie, Dr Ramli mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi. Program percepatan pemulihan ekonomi tersebut meliputi:

1. Menciptakan stabilitas di sektor finansial
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan untuk memperkuat stabilitas sosial-politik
3. Memacu pengembangan usaha skala mikro dan usaha kecil menengah (UKM)
4. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani
5. Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi daripada berlandaskan pinjaman
6. Memacu peningkatan ekspor
7. Menjalankan privatisasi bernilai tambah
8. Melaksanakan desentralisasi ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal
9. Mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya alam, dan
10. Mempercepat restrukturisasi perbankan

Biografi Kwik Kian Gie

(credit Image: Tempo)

Kwik Kian Gie (Hanzi: 郭建義, pinyin: Guo Jianyi) (lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1935; umur 77 tahun) adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa.

Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi (1999 - 2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001 - 2004). Kwik merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan.

Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia

Biografi Burhanuddin Abdullah

Burhanuddin Abdullah (lahir di Garut, Jawa Barat, 10 Juli 1947; umur 64 tahun) adalah gubernur Bank Indonesia saat ini. Ia menjabat Gubernur BI sejak 17 Mei 2003. Ia juga pernah menjadi Menko Perekonomian pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid.

Biografi Basri Hasanuddin

Prof. Dr. Basri Hasanuddin MA (lahir di Pambusuang, Polman, Sulawesi Barat, 6 November 1939; umur 72 tahun) adalah salah satu mantan Menteri Indonesia. Ia pernah juga menjabat sebagai rektor Universitas Hasanuddin dan Duta Besar RI untuk Iran. Dia adalah salah satu pencetus terbentuknya provinsi Sulawesi Barat. Pendidikan terakhirnya adalah S3 University of Phillipines, Filipina.

Biografi Soerjadi Soedirdja

Jenderal TNI (HOR) Soerjadi Soedirdja (lahir di Batavia, 11 Oktober 1938; umur 73 tahun) adalah salah satu tokoh militer dan politik Indonesia. Soerjadi Soedirdja juga menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997.

Di masa kepemimpinannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air. Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan pada masanya belum terwujud. Yang jelas, ia menyaksikan selesainya pembersihan jalan-jalan Jakarta dari becak, suatu usaha yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Bang Wi). Selain itu Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi pada masa Jakarta di bawah kepemimpinannya. Beliau juga merupakan salah satu dewan penyantun Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang berlokasi di jalan raya Jakarta km 4 pakupatan-serang,Banten.

Pendidikan

Akademi Militer Nasional Jurusan Infanteri (1962) dengan predikat Garuda Yaksa (Prestasi tertinggi bidang Fisik, Mental dan Akademik)
Seskoad (1974)
Pendidikan militer di Perancis (1974)
Seskogab (1979)
Lemhannas (1991)

Karier

Kasdam IV Diponegoro Jawa Tengah (1986-1988)
Pangdam Jaya (1988-1990)
Asisten Sospol ABRI (1990-1992)
Gubernur DKI Jakarta (1992-1997)
Menteri Dalam Negeri (1999-2001)
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (2000-2001)

Kabinet Persatuan Nasional [1999-2001]

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (1999-2001). Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.

Susunan

Susunan kabinet awal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Menteri koordinator

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999): Wiranto (sampai dengan 15 Februari 2000), Surjadi Soedirdja
(sejak 15 Februari 2000).

Perombakan I (23 Agustus 2000): Susilo Bambang Yudhoyono

Perombakan II (1 Juni 2001)& Perombakan III (12 Juni 2001): Agum Gumelar

2 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri


Pembentukan (26 Oktober 1999): Kwik Kian Gie (sampai dengan 10 Agustus 2000)

Perombakan I (23 Agustus 2000)& Perombakan II (1 Juni 2001): Rizal Ramli

Perombakan III (12 Juni 2001): Burhanuddin Abdullah

3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
(digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999)- Perombakan III (12 Juni 2001): Hamzah Haz (sampai dengan 26 November 1999), Basri Hasanuddin (sejak 26 November 1999).

Menteri Departemen

4 Menteri Dalam Negeri (bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999) - Perombakan III (12 Juni 2001) : Surjadi Soedirdja

5 Menteri Luar Negeri

Pembentukan (26 Oktober 1999) - Perombakan III (12 Juni 2001) : Alwi Shihab

6 Menteri Pertahanan

Pembentukan (26 Oktober 1999): Juwono Sudarsono

Perombakan I (23 Agustus 2000) - Perombakan III (12 Juni 2001): Mohammad Mahfud
(sampai dengan 20 Juli 2001), Agum Gumelar (sejak 20 Juli 2001)

7 Menteri Hukum dan Perundang-undangan (bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999)- Perombakan I
(23 Agustus 2000): Yusril Ihza Mahendra (sampai dengan 7 Februari 2001),
Baharuddin Lopa (sejak 7 Februari 2001)

Perombakan II (1 Juni 2001) - Perombakan III (12 Juni 2001): Marsillam Simanjuntak
(sampai dengan 20 Juli 2001), Mohammad Mahfud (sejak 20 Juli 2001)

8 Menteri Keuangan : Bambang Sudibyo, Prijadi Praptosuhardjo, Rizal Ramli

9 Menteri Pertambangan dan Energi (bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak perombakan I): Susilo Bambang Yudhoyono, Purnomo Yusgiantoro

10 Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Muhammad Jusuf Kalla (sampai dengan 26 April 2000), Luhut Binsar Panjaitan (sejak 26 April 2000)

11 Menteri Pertanian (bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I): Mohamad Prakosa, Bungaran Saragih

12 Menteri Kehutanan dan Perkebunan (bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak perombakan I): Nur Mahmudi Ismail (sampai dengan 15 Maret 2001,
Marzuki Usman(sejak 15 Maret 2001)

13 Menteri Perhubungan: Agum Gumelar, Budi Mulyawan

14 Menteri Eksplorasi Laut (bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I): Sarwono Kusumaatmadja, Rokhmin Dahuri

15 Menteri Tenaga Kerja (bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak perombakan I): Bomer Pasaribu, Al Hilal Hamdi

16 Menteri Kesehatan (bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I): Achmad Sujudi

17 Menteri Pendidikan Nasional: Yahya Muhaimin

18 Menteri Agama: Muhammad Tolchah Hasan

19 Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia (bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak perombakan I): Erna Witoelar

Menteri Negara

20 Menteri Negara Riset dan Teknologi: AS Hikam
21 Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak perombakan I): Zarkasih Nur
22 Menteri Negara Lingkungan Hidup: Alexander Sonny Keraf
23 Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia (digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I): Ryaas Rasyid
24 Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak perombakan I): Hidayat Jaelani I Gede Ardika
25 Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (dibubarkan pada perombakan I): Laksamana Sukardi (sampai dengan 26 April 2000), Rozi Munir (sejak 26 April 2000)
26 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (dibubarkan pada perombakan I): Mahadi Sinambela
27 Menteri Negara Pekerjaan Umum (dibubarkan pada perombakan I) : Rozik Boedioro Soetjipto
28 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak perombakan I) : Khofifah Indar Parawansa
29 Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia
(digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I): Hasballah M. Saad
30 Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan (digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I): Al Hilal Hamdi
31 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: Freddy Numberi, Ryaas Rasyid (sampai dengan 3 Januari 2001), Anwar Supriyadi
32 Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan (dibubarkan pada perombakan I): Dr. Anak Agung Gde Agung
33 Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia : Manuel Kaisiepo
34 Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II): Cacuk Sudarijanto

Pejabat setingkat menteri

35 Jaksa Agung: Marzuki Darusman, Baharuddin Lopa (sampai dengan 10 Juli 2001), Marsillam Simanjuntak (sejak 10 Juli 2001)
36 Panglima Tentara Nasional Indonesia: Widodo AS
37 Sekretaris Negara: Alirahman (sampai dengan 15 Februari 2000), Bondan Gunawan (15 Februari – 29 Mei 2000), Djohan Effendi (sejak 29 Mei 2000)

Sekretaris Kabinet

Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet. Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Perombakan

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.